Menu

Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Disetujui di Agam  

  Dibaca : 60 kali
Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 Disetujui di Agam  
TANDATANGAN-Pimpinan DPRD Agam menanandatangani pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Agam Tahun 2020.

AGAM, METRO–DPRD Agam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut diperoleh melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pendapatan Akhir Fraksi DPRD Agam dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, Selasa (6/7).

Wakil Ketua DPRD Agam, Irfan Amran saat memimpin rapat me­nu­turkan hingga disetujuinya Ranperda Pertaggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 menjadi Perda, setidaknya sejumlah taha­pan pembahasan telah dilalui.

“Setelah mempertimbangkan pendapat dari seluruh fraksi DPRD Agam terhadap nota penjelasan Bupati Agam tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2020, maka hari ini Perda APBD disepakati menjadi Perda,” ujar Irfan.

Setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi, imbuhnya, maka pembahasan tingkat 1 selesai diselenggarakan. Pembahasan dilanjutkan ke tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dan penandatanganan kesepakatan bersama. “Selanjutnya, dari semua masukan dan saran yang disampaikan seluruh fraksi, kiranya dapat dijadikan bahan rumusan untuk ranperda perubahan APBD tahun 2021,” ucap Irfan .

Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, SH Dt. Parpatiah dalam sambutannya menyampaikan, setelah melalui tahapan pembahasan sesuai mekanisme penyusunan Perda, maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 sudah disetujui DPRD Agam.

Disampaikan, pihaknya menyadari pemerintah daerah bersama DPRD merupakan mitra da­lam melaksanakan peran dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan. “Peran dan tanggungjawab itu dalam rangka pelayanan dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Irwan.

Selanjutnya, tukas Wabup, memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seluruh pembahasan dan kesepakatan bersama DPRD itu akan disampaikan ke Gubernur Sumbar untuk dievaluasi.

“Paling lambat 15 hari gubernur akan menyampaikan hasil evaluasi, dan sesegeranya harus kita tindaklanjuti untuk disampaikan kembali ke gubernur paling lambat 7 hari setelah hasil evaluasi diterima,” terang Irwan.

Ditambahkan, dengan disetujuinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020, maka berikutnya sudah dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan perubahan APBD tahun 2021. “Kami optimis dengan komitmen dan kerja sama yang terbina selama ini, kita akan mampu me­nye­lesaikan tahapan berikutnya dengan baik dan tepat waktu,” ujar Irwan. (pry)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional