Menu

Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Disetujui di Kota Padang

  Dibaca : 75 kali
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Disetujui di Kota Padang
DISETUJUI— Wako Hendri Septa bersama Ketua DPRD Syafrial Kani usai persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020.

SAWAHAN NETRO–Wali Kota Padang Hen­dri Septa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Padang atas disetujuinya Ran­ca­ngan Peraturan Daerah (Ran­perda) Pertang­gung­jawaban Pelaksanaan Ang­garan Pen­dapatan dan Be­lanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk dijadikan sebagai Perda No­mor 10 Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Wa­­­ko dalam Rapat Pari­purna DPRD Kota Padang beragendakan Penyam­pai­an Pendapat Akhir Frak­si-F­raksi terhadap Ran­perda Per­tang­gung­ja­wa­ban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2020 di Ruang Sidang Utama DPRD­ Kota Padang, Senin (21/6).

Persetujuan Ranperda tersebut ditandai dengan penandatanganan nota ke­se­pakatan antara Wali Ko­ta Padang dan Ketua DPRD Kota Padang yang di­da­hului pembacaan konsep ke­putusan dewan dan pe­nyam­paian akhir fraksi-fraksi DPRD.

Hendri Septa menga­ta­kan, meski Ranperda terse­but telah disetujui, ia akan tetap menekankan kepada seluruh OPD untuk me­nin­daklanjuti catatan, saran dan masukan yang disam­paikan masing-masing frak­si DPRD.

“Kepada semua pim­pinan OPD terkait agar me­nyi­kapi masukan dan saran yang disampaikan 6 fraksi pada kesempatan ini. Kita tentu berharap, pelaksa­naan APBD Kota Padang senantiasa dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan,” ucapnya.

Ia memaparkan, terkait lapo­ran keuangan seja­tinya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari peme­rintah daerah kepada ma­syarakat.

“Dalam laporan per­tang­gungjawaban yang kami sampaikan pada Ran­perda ini memberikan gam­­­baran realisasi ke­uangan dari kegiatan Pem­ko Padang selama tahun 2020 serta posisi keuangan per 31 Desember 2020,” paparnya.

Diantara isi laporan itu ungkapnya, yaitu terdiri dari laporan realisasi ang­ga­ran, neraca, laporan ope­rasional dan laporan pe­rubahan ekuitas. Selan­jutnya laporan perubahan saldo anggaran lebih, lapo­ran arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

“Laporan tersebut te­lah diaudit oleh BPK RI Per­wakilan Sumbar. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK telah mem­berikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Padang di tahun anggaran 2020, yang meru­pakan pe­ni­laian tertinggi yang di­berikan BPK RI atas lapo­ran keuangan peme­rintah.

Ia menyampaikan be­be­rapa hal yang telah dan terus dilakukan Pemko Pa­dang dalam meningkatkan pengelolaan keuangan da­erah yang valid, akuntabel dan transparan. Diantaranya penyajian laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi peme­rintahan.

Hendri mengatakan se­kai­tan realisasi APBD TA 2020 yang ter­diri dari total pendapatan dengan target sebesar Rp2,38 triliun dan telah di­realisasikan sebesar Rp2,17­ triliun atau 90,92 per­sen.  “Dari PAD TA 2020 ditargetkan Rp 664,27 miliar dengan realisasinya yaitu sebesar Rp499,89 miliar atau 75,26 persen. Untuk pene­rimaan­nya terdiri dari pajak da­erah, retribusi daerah, pen­da­patan hasil penge­lo­laan kekayaan derah yang dipisahkan serta PAD yang sah,” pa­parnya

Sementara itu, Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, meski semua Fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda di­mak­sud, namun sejumlah fraksi memberikan catatan dan saran terhadap se­jumlah OPD di lingkungan Pem­ko, terutama OPD yang menghasilkan pen­dapatan di bawah target PAD yang ditetapkan.

“Kita minta Pemko Pa­dang menindaklanjuti se­mua catatan yang diberi­kan agar pelaksanaan APBD Kota Padang terus berjalan optimal dan se­suai harapan. Ini semua ada­lah demi kemajuan pem­bangu­nan dan kese­jahteraan warga Kota Pa­dang,” ucapnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional