Close

Ranperda Penyertaan Modal Bank Nagari dan BPRS Jam Gadang Disetujui

SETUJUI RANPERDA— DPRD bersama Pemko Bukittinggi menyetujui dua Ranperda Penyertaan Modal untuk dijadikan dan ditetapkan menjadi Perda Kota Bukittinggi.

DPRD bersama Pemko Bukittinggi menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) pe­nyer­taan modal untuk dijadikan dan ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda) Kota Bukittinggi. Dua Ranperda itu yakni Ranperda tentang pe­nyer­taan modal daerah kedalam modal perusahaan perseroan daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang, serta Ranperda tentang perubahan kedelapan atas peraturan daerah No.8/2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal daerah kedalam modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Dae­rah (BPD) Sumbar.

Penandatangan nota persetujuan bersama atas dua Ranperda itu dilakukan unsur pimpinan DPRD bersama Wali Kota Bukittinggi, setelah enam fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhir atas dua ranperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Bukittinggi di gedung dewan setempat, Rabu (3/11).

Fraksi Demokrat melalui juru bicara Yontrimansyah berterima kasih dan apresiasi kepada Pansus DPRD beserta SKPD Bukittinggi yang telah bekerja keras dengan maksimal dalam membahas dan menyelesaikan secara hikmat terhadap dua ranperda tersebut. “Kami meyakini proses pemba­hasan Ranperda ini dibahas dan didalami secara bersama sama antara Pan­sus DPRD bersama SKPD terkait, serta telah melalui tahapan dan mekanisme yang ada sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Yontrimansyah.

Fraksi PKS melalui juru bicara Ibra Yaser me­nyampaikan, dengan di­tetapkannya dua Ranperda itu menjadi Perda diharapkan akan memberikan dam­pak ekonomi yang positif dan efek so­siologis yang baik terhadap penambahan dan penguatan jumlah modal pada kedua badan usaha milik pemerintah provinsi dan Kota Bukittinggi itu. “Juga diharapkan adanya peningkatan jumlah de­viden (bagi hasil) dari pengelolaan penyertaan mo­dal daerah pada kedua badan usaha tersebut, serta ada peningkatan pelayanan prima dan pemberian fasilitas yang memadai kepada para nasabah pada dua badan usaha itu,” kata Ibra Yaser.

Fraksi Gerinda melalui juru bicara M Angga Alfarici menyampaikan, dengan adanya penyertaan modal daerah kedalam modal perusahaan dae­rah BPRS Jam Gadang diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan Permendagri No.52 /2012, tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. “Penyertaan mo­dal ini tidak hanya untuk mendapatkan laba, tapi juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi pemerintah dalam rangka memajukan kesejahtera­an rakyat, serta dapat membantu peningkatan dan merangsang perekonomian mikro,” ucap Angga.

Fraksi PAN melalu juru bicara Novrizal Usra me­n­­yampaikan, setelah mem­pelajari dan mencermati kedua ranperda dimaksud, Fraksi PAN meminta kepada Bank Pembangunan Daerah Sumbar untuk dapat membuat produk produk yang bisa membantu para pedagang kecil dan wanita ra­wan sosial, serta dapat mendorong kemajuan UM­KM.

Fraksi Karya Pemba­ngunan dan Fraksi NasDem PKB, pada prinsip­nya menyetujui kedua ranperda itu untuk dijadikan Perda Bukittinggi yang nanti­nya akan dituangkan da­lam lembaran peraturan daerah Kota Bukittinggi.

Wali Kota Bukittinggi Erman Safar berterima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah me­nye­tujui bersama dua Ranperda tersebut untuk dijadikan peraturan daerah.

Dengan ditetapkannya kedua Perda penyertaan modal tersebut, maka mak­sud dan tujuan pe­nyertaan modal daerah dapat diwujudkan, yaitu untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya, yang meliputi keuntungan berupa deviden dan pertumbuhan nilai perusahaan perseroan daerah yang men­dapatkan investasi pemerintah.

Kemudian peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan. Terakhir pe­ningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi peme­rintah daerah. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top