Menu

Ranperda LPJ Pelaksanaan APBD 2019 Disetujui jadi Perda

  Dibaca : 450 kali
Ranperda LPJ Pelaksanaan APBD 2019 Disetujui jadi Perda
Wali Kota Padang Mahyeldi menandatangani, disaksikan Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dan Wakil Ketua Arnedi Yarmen .

DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2019, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang. Rabu (24/6).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Syafrial Kani itu mengacu sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Padang pada 11 Juni 2020, tentang Penjadwalan Kegiatan Kedewanan Masa Sidang II Tahun 2020. Hadir para Wakil Ketua, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD setempat disertai unsur Forkopimda, stakeholder dan pimpinan OPD terkait.

Dalam paripurna penyampaian pendapat fraksi tersebut, secara umum, enam fraksi di DPRD Kota Padang menerima Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD Kota Padang tahun 2019 untuk dijadikan Perda Kota Padang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Meski demikian, dari penyampaian masing-masing fraksi. banyak memberikan catatan, kritikan dan saran sebagai rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan APBD untuk tahun-tahun mendatang.

Pendapat Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Mukhlis, pada PAD, realisasi penerimaan pajak daerah hanya sekitar 68,64 persen dari Rp 565,43 miliar, Retribusi daerah hanya 50,32 persen dari Rp 95,87 miliar. Lain-lain pendapatan tingkat pencapaiannya hanya 72,42 persen dari Rp 135,41 miliar. Sehingga total pencapaian PAD hanya 67,37 persen. Masih ada 30 persen lebih target PAD yang belum tercapai. Karena itu, Demokrat memberikan saran agar Walikota memberikan sanksi tegas kepada kepala OPD yang tidak bekerja dengan maksimal.

Belum lagi pencapaian target Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tingkat pencapaiannya hanya 89,45 persen dari Rp336,24 miliar. Bagi hasil Sumberdaya Alam dari target Rp 2 Miliar yang tercapai hanya 65,66 persen.

“Secara keseluruhan pencapaian APBD 2019 89,29 persen dari Rp 2,7 triliun. Ada sekitar Rp342 miliar tak tercapai ,” ungkapnya.

Fraksi Demokrat juga mengkritik belanja pegawai yang tidak terelaisasi sebanyak Rp 216 miliar, serta belanja modal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak seperti infrastruktur yang tidak terealisasi sekitar Rp 53,7 miliar.

“Kalau dilihat, jumlah belanja modal yang tidak tertampung di APBD tidal lebih dari 20 persen atau Rp 545 miliar dari Rp 2,7 trilun. Jelasnya.

Kemudian, menurut pendapat Fraksi PKS yang disampaikan Edmon, melihat pencapaian pendapatan transfer pada LRA PP APBD 2019, satu sisi wajib disyukuri karena pendapatan transfer terealisasi Rp 1,68 triliun atau 96,71 persen. Namun di sisi lain perlu waspada, karena kita masih tergantung pada pemerintah pusat.

“ Tingginya nilai tukar US Dollar terhadap Rupiah dan wabah Pandemi Covid-19 di tahun 2020 sangat berbahaya bagi kemandirian Kota Padang tahun 2021,” paparnya.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Berkarya NasDem, melalui jubirnya Dasman, pandangan Fraksinya lebih menyoroti Dinas Perdagangan, kedepan perlu melakukan kajian yang dalam terhadap potensi PAD, agar bisa mencapai target. “Dinas perdagangan terkesan hanya pintar membelanjakan anggaran akan tetapi lemah dalam pencapaian target,” papar Dasman.

Kemudian, menurut pendapat Fraksi Gerindra melalui jubirnya Muzni Zen, terkait dengan 7 rekomendasi BPK RI terhadap LHP atas LKPD Kota Padang 2019, Wali Kota diharapkan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan jangka waktu secepatnya.

Terkaiat capaian kinerja realisasi PAD, menurut Fraksi Gerindra masih sangat mengecewakan. Dari 11 objek pajak daerah terdapat 8 objek pajak yang tidak mencapai target, seperti pajak hiburan, parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak BPHTB yang pencapainnya hanya 37,80 persen, PBB pencapainnya hanya 60,70 persen.

Menurut pandangan Fraksi Golkar PDI Perjuangan melalui jubirnya, Jumadi SH, melihat fakta dan realita dalam penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2019, secara umum dampak yang ditimbulkan bagi kemajuan Kota Padang belum membrikan hasil yang signifikan.

Meski demikian, Fraksi Golkar juga berterimakasih kepada Pemko Padang dalam hal pengelolaan keuangan daerah memperoleh kembali WTP, akan tetapi mungkin akan lebih sempurna apabila pengelolaan keuangan daerah memperoleh kembali WTP dibarengi dengan PAD yang terealisasi 100 persen.

Kemudian, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Faisal Nasir, meminta kepada Walikota Padang memberikan sanksi tegas kepada kepala OPD yang rendah pencapaian PAD. Selain itu Pemko juga perlu program peningkatan kompetensi dan komitmen pengelolaan pajak retribusi daerah pada masing-masing OPD.

Karena itu, Pemko agar mengupayakan sistem pengelolaan Pendapatan dan retribusi berbasis digital dalam merealisasikan pengelolaan PAD yang baik dengan prinsif transparansi.

Sementara itu, Wali Kota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Padang atas telah disetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2019 untuk dijadikan sebagai Perda Nomor 09 Tahun 2020.

“Atas nama Pemerintah Kota Padang, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang khususnya terhadap semua fraksi yang telah menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padang TA 2019 ini. Alhamdulillah hari ini telah disahkan menjadi Perda,” ungkapnya.

Mahyeldi mengatakan, meski Ranperda ini telah disetujui, pihaknya akan tetap menekankan kepada seluruh OPD untuk dapat memperhatikan dan menindaklanjuti catatan, saran dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD.

Lebih lanjut Mahyeldi juga menyampaikan tanggapannya terhadap perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling disorot hampir setiap fraksi pada rapat paripurna tersebut. Disebutkannya, untuk segi pendapatan justru dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan. Meski untuk pencapaian target terjadi fluktuasi dari target yang ditetapkan.

“Saya rasa mungkin perlu evaluasi dan pengkajian kembali hal ini oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Khususnya terkait target dan potensi pendapatan di Kota Padang ke depan,” sebutnya.

“Apalagi di dalam pandemi Virus Corona (Covid-19) saat ini, bukan hanya pendapatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga akan dievaluasi. Sehingga pada tahun 2021 nanti semuanya akan menyesuaikan akibat dari dampak Covid-19 yang juga mewabah di Kota Padang,” ujar wako.

Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengatakan, meski semua Fraksi di DPRD Padang menyetujui Ranperda dimaksud, namun sejumlah fraksi memberikan catatan dan saran terhadap sejumlah OPD di lingkungan Pemko, terutama OPD yang menghasilkan pendapatan di bawah target PAD yang ditetapkan. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

IKLAN

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional