Menu

Ranperda Kota Padang Perubahan APBD 2021 Disosialisasikan, Kualitas Pelayanan Publik, Kesehatan, Ekonomi Diutamakan

  Dibaca : 111 kali
Ranperda Kota Padang Perubahan APBD 2021 Disosialisasikan, Kualitas Pelayanan Publik, Kesehatan, Ekonomi Diutamakan
SAMBUTAN— Plh Sekda Kota Padang Edi Hasymi memberikan sambutan saat sosialisasi Ranperda Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Kebijakan Anggaran Penyusunan APBD 2022, Jumat (27/8).

THAMRIN, METRO–Pemerintah Kota Padang melalui Badan Pengelo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menggelar sosialisasi Ranperda Kota Padang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Kebijakan Anggaran Penyusunan APBD 2022 selama Jumat dan Sabtu (27-28/8) di Hotel Grand Zuri. Selain sosialisasi juga dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penata­usahaan Anggaran Melalui Sistem Informasi Peme­rintah Daerah (SIPD) Kemendagri.

Wali Kota Padang di­wakili Plh Sekda Edi Hasymi mengatakan, sesuai ama­nat Permendagri No.77 Ta­hun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Ke­uangan Daerah, menjelas­kan bahwa Ranperda ten­tang Anggaran Pendapa­tan dan Belanja Daerah (APBD), sebelum disam­paikan ke DPRD terlebih dahulu agar disosiali­sasi­kan kepada masyarakat yang bertujuan mem­beri­kan informasi mengenai hak dan kewajiban peme­rintah daerah serta mas­ya­rakat dalam pelaks­a­naan APBD.

Pemko Padang tentu­nya berharap melalui so­sia­lisasi ini semua unsur ma­syarakat di Kota Padang dapat ikut terlibat dan me­mantau setiap pembangu­nan yang dilakukan Pemko Padang.  “Sehingga semua kebijakan yang akan dila­kukan Pemko akan lebih terarah dan bertang­gung­jawab serta menyerap ke­bu­tuhan masyarakat. Te­rutama sekali adalah da­lam rangka pencegahan dan penanggulangan pan­demi Covid-19 beserta dam­paknya secara sosial dan ekonomi,” kata Edy.

Edi Hasymi menu­tur­kan, sebagaimana diketa­hui, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal Maret 2020 sampai saat ini seja­tinya telah meng­aki­bat­kan berkurangnya kun­jungan di destinasi wisata dan berkurangnya penda­patan dari retribusi objek wisata.

Hal ini kata dia, ber­aki­bat pada berkurangnya tran­saksi di hotel dan res­to­ran dan juga bagi para pedagang kecil dan me­nengah. Begitu pula ter­hadap sektor kuliner, ritel, jasa, kerajinan dan ultra mikro yang berakibat pada berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang.

“Oleh karena itu, me­lalui Ranperda APBD TA 2021 ini kita berupaya untuk tetap melakukan pe­ning­katan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Begitu juga dalam pengalokasian anggaran untuk menun­jang pelaksanaan pola hi­dup baru baik dalam sektor pendidikan, perdagangan, transportasi, dan pela­yanan pemerintahan, fasi­litas umum serta pari­wi­sata dan tempat ibadah,” pa­parnya.

Kemudian juga meng­optimalkan pelayanan ke­se­hatan melalui pening­katan sa­rana-prasarana ke­seha­tan, serta per­cepa­tan pe­mu­lihan ekonomi masya­rakat di masa pan­demi Covid-19 dengan mem­­be­rikan dukungan ba­gi UMKM serta meng­ge­rak­­kan sektor pariwisata dan perdagangan secara ce­pat.

“Kami sangat berha­rap, para pejabat atau operator yang ditunjuk setiap orga­nisasi perangkat da­erah (OPD) yang mengikuti kegia­tan ini dapat benar-benar menyerap ilmu yang disam­paikan oleh para na­ra­sum­ber. Sehingga dapat di­apli­kasikan dalam pelak­sanaan penatausahaan selan­jut­nya,” tekan Plh Sekda.

Sementara itu pada saat yang sama Kepala BPKAD Kota Padang Budi Payan menyebutkan tujuan digelarnya sosialisasi dan Bimtek ini adalah untuk memberikan informasi ter­kait rancangan perubahan APBD TA 2021 dan APBD TA 2022 serta meningkatkan pemahaman operator tiap OPD di Pemko Padang da­lam pengelolaan keuangan melalui aplikasi SIPD.

Disebutkannya, pe­ser­ta sosialisasi terdiri dari se­luruh Kepala OPD di ling­kungan Pemko Padang dan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Padang. Sementara pe­serta Bimtek Penata­usa­haan yakni pe­jabat penge­lolaan ke­ua­ngan penata­usa­haan APBD­ serta ope­ra­tor SIPD di masing-ma­sing OPD.

Sosialisasi Ranperda Kota Padang tentang Per­ubahan APBD TA 2021 dan Kebijakan Anggaran Pe­nyu­sunan APBD 2022 ter­sebut pihaknya mengingin­kan bagaimana penyu­su­nan APBD TA 2022 berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Begitu juga dalam pe­lak­sanaan Bimtek Apli­kasi SIPD Penatausahaan, diha­rap­kan setelah mengikuti Bimtek bisa menambah pemahaman bagi para pe­ja­bat atau operator penge­lola keuangan daerah di tiap OPD di lingkup Pemko Padang dalam meng­apli­kasikan SIPD secara baik dan optimal.

“Untuk narasumber ke­gia­tan ini kita meng­ha­dirkan dari Ditjen Bina Ke­uangan Daerah Kemen­dagri. Kita sangat berharap dua ke­giatan penting ini dapat diikuti peserta se­cara serius dan sungguh-sung­guh,” be­ber Budi Pa­yan. (rel)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional