PADANG,METRO–DPRD Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumbar tentang rancangan Perda APBD tahun 2024. Selasa (31/10).
Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sumbar Irsyad Safar didampingi wakil ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib. Hadiri Sekda Prov Sumbar Hansastri mewakili gubernur dan wakil gubernur.
Saat memimpin rapat paripurna Irsyad Syafar menyampaikan beberapa catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan yang seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2024 yang akan dibahas bersama DPRD Sumbar.
Irsyad juga mengatakan bahwa penyusunan APBD 2024 harus selesai sebelum tanggal 30 November. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah pusat terkait tentang penyusunan APBD tiap tahunnya.
“Karena itu kita berharap dalam pembahasan APBD 24 nanti bisa dilakukan secara efektif dan efisien namun tetap dilakukan dengan optimal untuk memastikan kebutuhan anggaran dan program terpenuhi untuk selama tahun 2024 selain juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Irsyad.
Irsyad menambahkan ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan daÂlam penyusunan APBD 2024 saÂlah satunya terkait pendapatan dan DAU. Selain juga proÂgram-program yang menÂÂÂjadi target dalam RPJMD. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan taÂhun ketiga kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur MahÂyeldi dan Audi Joinaldi.
Soal dapat Paripurna tersebut seluruh fraksi-fraksi DPRD Sumbar telah menyampaikan pandangan umum yakni total 7 fraksi.
Secara garis besar ada beberapa poin yang sama disampaikan antara beberapa faksi diantaranya adalah perlunya pengoptimalan upaya untuk meningÂkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan APBD provinsi Sumatera Barat masih sangat bergantung pada pajak daerah terutama pajak kendaraan.
Selain itu sejumlah fraksi juga meminta pengoptimalan program-program kepemimpinan Mahyeldi dan Audi terutama yang merupakan visi dan misi. Begitu pula dengan target rpjmd salah satunya Fraksi Partai Demokrat yang meminta untuk mengevaluasi kembali tentang perÂkembangan penambahan jalan Hal ini dikarenakan sudah banyak jalan-jalan di Sumbar yang sudah mengalami keadaan rusak sehingga perlu diperbaiki.
Juru Fraksi Demokrat M.Nurnas mengatakan dalam upaya pengoptimalan pendapatan daerah sebenarnya sudah banyak masih banyak terdapat aset-aset daerah yang seharusnya bisa dioptimalkan pemanfaatannya.
Selain itu perlu upaya optimal dari pemerintah provinsi untuk memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan bantuan dana untuk membiayai pembangunan di Sumatera Barat.
Sementara itu Fraksi Partai Gerindra menyampaikan tentang pentingnya upaya optimal untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan di provinsi Sumatera Barat dinilai masih relatif tinggi dan belum sesuai dengan target yang seharusnya tercapai pada RPJMD.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat mengatakan, Angka kemiskinan pada TaÂhun 2022 merupakan Angka kemiskinan tertinggi selama 9 tahun terakhir. Sehingga perlu upaya yang paling optimal dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengentaskan keÂmisÂkinan.(hsb)
