Close

Rakerkesda Sumbar Dihadiri Ribuan Peserta, Bahas Angka Kematian Ibu dan Anak yang masih Tinggi

PEMBUKAAN RAKERKESDA— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr Lili Yanwar, Mars dan perwakilan Kementerian Kesehatan membuka Rakerkesda Sumbar di Padang, Senin malam (21/11).

PADANG, METRO–Angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi menjadi permasalahan kesehatan di Provinsi Su­matera Barat (Sumbar) saat ini.  Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar menyebutkan, tahun 2021 sebanyak 193 ibu meninggal, sedangkan bayi yang meninggal jauh lebih tinggi dengan angka mencapai 891 kasus.

“Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, usai membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Ra­kerkesda) Sumbar di Pa­dang, Senin malam (21/11).

Mahyeldi mengungkapkan, kematian ibu terba­nyak justru saat melalui massa nifas, yakni mencapai 49,2 persen. Sementara matian ibu saat kehamilan 28, 8 persen. “Hanya 22,5 persen kematian terjadi saat persalinan dan yang paling banyak yakni 70,2 persen justru kematian terjadi di rumah sakit (RS),” terang Mahyeldi.

Masih tingginya angka kematian ibu di Sumbar menurut Mahyeldi terjadi karena banyak faktor. Sa­lah satunya karena lambat mendapat pelayanan kesehatan.  Mahyeldi mengajak pihak pemerintah nagari, agar harus mengetahui be­tul kesehatan ibu hamil di nagarinya. Termasuk juga posyandu dan dasawisma, juga harus tahu ibu-ibu yang hamil dan baru melahirkan di lingkungannya.

 “Dengan mengetahui mereka, intervensi kesehatan mereka. Jadi kerjanya jelas berbasis data by na­me by address. Bahkan harus data masyarakat yang nikah per tahun per bulan. Termasuk remaja yang akan berkeluarga,” harap Mahyeldi.

Termasuk juga angka kematian anak. Mahyeldi menilai salah satunya karena faktor kurangnya wawasan ibu membesarkan dan mendidik anak. Karena selama ini ibu-ibu belajar mendidik anak hanya dari orang tua. Jika orang tua tidak bisa ada atau bahkan sudah tidak ada, maka ba­nyak ibu yang tidak punya wawasan mendidik anak. Di sini pentingnya wawasan kesehatan kepada keluarga, masyarakat dan petugas. Karena itu Mahyeldi berharap melalui rapat kerja hari yang dilaksanakan semua permasalahan kesehatan di Sumbar akan dibahas dan dicarikan jalan keluarnya.

Selain masalah kematian ibu dan anak, masalah kesehatan lainnya di Sumbar yakni angka stunting yang masih tinggi. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menyebutkan, satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting dengan prevelansi stunting sebesar 24,4 persen.

Data stunting Provinsi Sumbar pada lima tahun terakhir sudah menunjukkan trend penurunan. Di mana pada tahun 2017 sebesar 30,6 persen, tahun 2018 sebesar 29,9 persen, tahun 2019 27, 47 persen. Tahun 2022 sebesar 26,71 persen dan tahun 2021 sebesar 23,3 persen.  “Dari angka tersebut terjadi penurunan rata-rata sebesar dua persen per tahun. Targetnya turun 14 persen pada 2024 nanti. Untuk mencapai target perlu kerja keras bersama, bukan hanya kerja dinas kesehatan semata, tapi seluruh stakeholder,” terangnya.

Penyakit lainnya yang masih tinggi adalah Penyakit Tidak Menular (PTM). Tiga PTM yang menjadi perha­tian Dinkes Sumbar adalah hipertensi, dengan jumlah kasus 43.319 orang, Diabetes Melitus (DM) 28.704 kasus dan penyakit jantung seba­nyak 25.465 kasus.

Kemudian, penyakit me­nular TBC estimasi 22.944 kasus di Indonesia yang baru ditemukan 36 persen (8.259) dan masih ada 14.684 yang belum ditemukan. “Kesehatan investasi SDM serta memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu menjadi keharusan bagi semua pihak untuk memelihara, me­ningkatkan dan melin­dungi kesehatan demi ke­sejahteraan masyarakat,” terang Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pela­yanan kesehatan. Di Sumbar terdapat 33 RS peme­rintah dan 42 RS swasta. Kemudian 281 puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) sebanyak 930 unit, poskesdes, pokeskel, poskesri sebanyak 1.737 unit (393 tidak memiliki bangunan). Jumlah posyandu sebanyak 7.829 unit, terdapat 1.825 posyanduterim­tegrasi PAUD dan BKB, 232 aposyandu remaja dan 3.141 posyandu lansia.  “Transformasi layanan ke­sehatan primer harus da­pat menyediakan layanan posyandu melalui Posyan­du Prima di nagari, desa dan kelurahan,” sebut Mah­yeldi.

Dijelaskannya, Posyan­du Prima sebagai wadah pemberdayaan ma­sya­rakat yang memberikan pelayanan kesehatan da­sar dan pelayanan lainnya, sesuai dengan kebutuhan nagari di masing-masing daerah.

Kepala Dinkes Sumbar, dr Lila Yanwar, mengatakan Kementerian Kesehatan RI, menetapkan transformasi sistim kesehatan yang memprioritaskan pro­gram promotif dan preventif di seluruh kehidupan masyarakat. Tedapat e­nam transformasi kesehatan menjadi prioritas untuk tiga tahun ke depan. Yaitu, transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistim kesehatan, sistim pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan dan transpormasi teknologi kesehatan.

“Transformasi kesehatan sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa. Baik pemerintah, swast, organisasi profesi, LSM, tokoh ma­syarakat, tokoh agama dan lain sebagainya,” ujar dr. Lila.  Rakerkesda tahun 2022 mengusung tema “Men­dekatkan Pelayanan Kesehatan Sampai ke Pe­losok Negeri”, itu dihadiri oleh 1.386 peserta. Mereka terdiri dari wali nagari, kepala puskesmas, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan unsur terkait lainnya. (fan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top