Close

Raih Opini WTP Minimal 10 Kali Berturut-turut, Gubernur Sumbar Terima Penghargaan dari Menteri Keuangan

TERIMA PENGHARGAAN— Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, di Jakarta, Kamis (22/9).

JAKARTA, METRO–Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dinilai terbaik atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan berhasil mem­pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) 10 kali berturut-turut.

Atas prestasi itu Gu­bernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani pa­da acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Ta­hun 2022, di Ballroom Da­napala Kemen­terian Keua­ngan RI, Jakarta, Kamis (22/9).

Penghargaan Opini WTP minimal 10 kali ber­turut turut ini me­rupakan penca­pai­an yang sangat luar biasa. Di Indonesia tidak seluruh pemerintah daerah bisa meraihnya.

Selain Provinsi Sumbar, daerah lain yang meneri­ma penghargaan dari Ke­menterian Keuangan (Ke­menkeu) yakni Provinsi Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jambi, Riau, Kepu­lauan Riau dan Nusa Teng­gara Barat.

Atas prestasi yang di­raih tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi An­sha­rullah mengapresiasi se­luruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya.

Apresiasi juga dibe­rikan atas kinerja seluruh ASN Pemprov Sumbar yang telah bekerja mak­simal memberikan pelaya­nan kepada masyarakat dalam mengelola dan me­laporkan penggunaan ke­uangan daerah dengan sebaik mungkin.

Penghargaan itu juga berkat kerja sama dan kerja keras seluruh pihak terkait lainnya. Sehingga Pemprov Sumbar berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali ber­turut-turut, mulai dari ta­hun 2012 sampai pada ta­hun 2021.

“Alhamdulillah, prestasi ini tentu patut kita syukuri. Ke depan prestasi ini harus kita pertahankan dan ting­katkan lagi dengan terus meningkatkan kinerja da­lam akuntansi dan pela­poran keuangan daerah,” harap Mahyeldi.

Mahyeldi menambah­kan, beberapa upaya untuk mempertahankan opini WTP itu,  antara lain, se­nantiasa melaksanakan ketentuan/peraturan di bi­dang pengelolaan keua­ngan daerah. Melak­sa­nakan tindak lan­jut atas te­muan hasil pe­meriksaan BPK RI tahun berjalan dan tahun sebe­lumnya.

Di sisi lain, Mah­yeldi menga­jak kepala daerah se-Sumbar agar bisa mem­pedomani dan mematuhi peraturan perundang-un­dangan ter­kait keuangan daerah.

Maka itu perlu komit­men bersama kepala dae­rah dan seluruh perang­katnya, untuk serius me­ngi­kuti dan mempedomani aturan sehingga terwujud­nya penggunaan keua­ngan daerah yang baik.

Terakhir, Mahyeldi ber­harap Kemenkeu terma­suk BPK RI memberikan dukungan penuh kepada Pemprov Sumbar agar bisa melaksanakan tugas de­ngan baik seperti yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sehingga peran yang dilakukan Pem­prov Sumbar akan mem­bantu dan diterima secara baik oleh pemerintah ka­bupaten/kota.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani meng­apresiasi pemda dan kementerian dan lembaga, terkhusus Pemprov Sumbar yang bisa mendapat opini WTP dari BPK. Prestasi ini berhasil diraih walaupun ten­gah menghadapi tan­tangan berupa situasi yang masih pandemi Covid-19 dan gangguan eksternal dari global.

“Kementerian, lem­ba­ga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP meningkat diban­ding­kan tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah, tahun sebelumnya hanya 89.7 persen, meningkat men­jadi  92,25 persen. De­ngan kata lain 500 peme­rintah daerah mendapat­kan opini WTP. Untuk yang pusat 83 dari 87 LKKL men­dapatkan opini WTP. Ini pencapaian yang luar bia­sa” ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, menurut Sri Mulyani, dengan ada­nya akuntabilitas yang baik dan kerja sama antara instansi pemerintah, meng­gambarkan Indonesia ber­sama-sama menghadapi ancaman yang dihadapi negara dan meresponnya secara bertanggung jawab. Meskipun dengan tugas, tanggung jawab, dan juga peran yang berbeda-beda.

Bahkan jika dilihat ber­dasarkan output dan outcome, Sri Mulyani menga­takan terdapat tiga pres­tasi yang diperoleh Indonesia. Pertama, negara yang dianggap relatif sa­ngat baik dalam pena­nga­nan Covid-19.

Kedua, Indonesia ter­masuk dari sedikit negara yang pada tahun 2021 kea­daan ekonominya mem­baik.  Ketiga yakni peng­gunaan instrumen yang relatif prudent ditunjukkan dengan tambahan utang negara yang relatif sangat modes dibandingkan ne­gara lain.

Ditambahkannya, ba­nyak negara lain yang defi­sitnya 10-15 persen dengan ekonomi yang belum pulih. Sementara defisit Indonesia tahun 2020 di angka 6 persen, kemudian di tahun 2021 turun menjadi 4,7 persen.

“Ini artinya kita meng­gunakan instrumen keua­ngan negara dan keuangan daerah secara hati-hati, proper, dan bertanggung jawab. Akhirnya terlihat di dalam prestasi hari ini yang telah diperiksa oleh BPK, banyak sekali kemen­terian, lembaga, dan pe­merintah daerah yang men­dapatkan opini WTP dalam suasana tantangan yang luar biasa,” pung­kasnya. (fan/adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top