Close

Puluhan Wartawan Tuntut KPR Kelas II B Painan

demo wartawan 3
Puluhan wartawan di sejumlah daerah di Sumbar melakukan aksi solidaritas mengecam kekerasan terhadap jurnalis televisi di Painan, Rabu (20/4).

PADANG, METRO–”Dima urang yang mangandakan sado wartawan tu nyo, ko kami ha, turuiklah kasiko,” teriak sejumlah wartawan yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) Sumbar, di depan Kantor Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Rabu (20/4) kemarin.

Sekitar 80 orang wartawan yang ada di Kota Padang mendatangi kantor Kemenkum HAM Sumbar tersebut. Sebelum ke Kanwil Kemenkum HAM, para wartawan bergerak menggunakan sepeda motor sembari membawa sejumlah spanduk yang berisi ketidakpuasan terhadap tindak oknum petugas Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan, Idris SH. Tidak hanya di Padang, puluhan wartawan di Pessel dan Limapuluh Kota ikut mengecam aksi main bagak kepala Rutan itu

Sampai di depan Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, para wartawan langsung berorasi dan meminta pihak Kemenkum HAM mengusut tuntas aksi ‘manpare’ yang dilakukan oleh anggotanya terhadap wartawan. Sekitar 10 menit berorasi di halaman kantor, para wartawan ini pun meringsek masuk ke dalam hingga bisa bertemu dengan Kakanwil Kemenkumham Sumbar.

Acara pelantikan pejabat eselon III di internal Kanwil Kemenkum HAM Sumbar yang sedang berlangsung pun sempat terhenti sementara. Alhasil, Kakanwil Kemenkum HAM, Ansaruddin mendatangi wartawan yang sudah berorasi sejak di pintu masuk. Namun, sempat terjadi sedikit kesalahpahaman antara pendemo dan Kakanwil.

Aksi yang dilakukan oleh KWAK Sumbar ini adalah imbas dari tindak pengusiran dan penghalangan liputan yang dilakukan oleh Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Klas II B Painan, Idris terhadap dua orang wartawan lokal Sumbar di Painan, Selasa (19/4) dan memicu amarah puluhan wartawan di Sumbar.

Aidil Ichlas, salah seorang wartawan yang ikut berorasi mengatakan, tindakan yang dilakukan oknum KPR Klas II B Painan itu melecehkan profesi jurnalis. Tindakannya tersebut juga bertentangan dengan UU Pers yang selalu dijunjung tinggi oleh para wartawan saat melaksanakan liputan.
”Kenapa diusir, apa salah wartawan yang hanya mengkonfirmasi dugaan ada narapidana kabur dari tahanan. Kami minta Kemenkum HAM menindak tegas oknum tersebut. Kalau perlu dipecat. Di era keterbukaan informasi tak ada lagi yang ditutup-tutupi,” katanya.

Begitu juga dengan Novrianto, Korlap KWAK Sumbar yang dalam orasinya mengatakan, harus ada tindakan yang sangat tegas dari Kemenkumham Sumbar untuk oknum tersebut. Dia menyebut, kalau dibiarkan saja akan banyak jurnalis yang juga menjadi korban. Selain itu, permasalahan tersebut harus segera dituntaskan, kapan perlu petugas yang bersangkutan diganti atau dicopot dari jabatannya.

”Kami meminta Kanwil Kemenkum HAM Sumbar mencopot KPR Klas II B Painan atas tindakannya yang telah mengusir wartawan serta mengarah pada tindakan kekerasan saat melakukan peliputan,” tukasnya.

Saat menemui para wartawan, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Ansaruddin mengatakan, pihaknya akan menarik KPR Painan tersebut ke Padang dan menunggu pemeriksaan yang dilakukan Kepala Rutan. Sejauh ini, tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas tersebut sudah melanggar dari apa yang seharusnya.

”Kami akan beri sanksi minimal penurunan pangkat kepadanya karena telah melanggar standar operasional prosedur (SOP), salah satunya yakni membawa napi bekerja untuk kepentingan pribadi dan setelah itu napi kabur,” katanya.

Selain itu, untuk kasus penghalangan kerja wartawan, Kakanwil pun mempersilakan para korban untuk memasukkan pasal UU Pers dalam laporan mereka. Menurutnya, Kepala Rutan juga akan diperiksa sejauh mana pengawasan terhadap anak buah terkait kasus ini. Ditambah lagi, dia akan transparan kepada wartawan untuk bersama-sama mengawal kasus ini dan bisa memonitor langsung tindakan yang diambil. “Kita akan mengambil tindakan tegas kepada oknum tersebut. Yang jelas, kita panggil dia dulu, kemudian kita periksa intensif, setelah itu sama-sama kita ekspose,” pungkasnya.

Awak Media Luak Limo Puluah Mengecam

Kemarin, wartawan yang bertugas di Luak Limo Puluah (Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota), juga menolak keras aksi basibagak yang dilakukan KPR Idris. Menurut beberapa orang wartawan, tidak seharusnya sikap yang tidak bersahabat ditunjukkan oleh sejumlah oknum di Rutan. Sebab, wartawan tengah menjalankan tugasnya.

“Kita mengutuk adanya pengusiran dan dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum petugas Rutan kepada wartawan yang tengah melakukan tugas peliputan. Seharusnya pihak Rutan menujukkan sikap bersahabat kepada wartawan. Kami disini (Luak Limo Puluah) juga pernah dan kerap melakukan peliputan di Lapas, baik di Lapas Payakumbuh maupun di LPKA Tanjung Pati, dan mereka terbuka dan tidak pernah menghalang-halangi tugas wartawan,” jelas Dody Sastra, wartawan Koran Padang.

Hal yang sama juga diungkapkan Aldaferi (28), kontributor Padang TV yang bertugas di Luak Limo Puluah, menurutnya sebagai seorang Jurnalis, tentu para wartawan telah dibekali dengan surat-surat dan tanda pengenal dalam melakukan peliputan.

Wartawan Pessel Demo

Sementara itu, aksi solidaritas dilakukan wartawan Pessel di depan kantor Lapas Kelas IIB Painan, kemarin. Dengan berjalan kaki, dari Mapolres Pessel sekitar 30 jurnalis mendatangi Lapas. Mereka meminta Kalapas ikut bertanggung jawab atas aksi kekerasan terhadap jurnalis.
Ada empat tuntutan disampaikan wartawan, yakni penegakan hukum proses kekerasan terhadap jurnalis, pihak Lapas Kelas IIB Painan telah mengangkangi UU Pers dan memintak kepada Kalapas memberikan sankksi tegas terhadap anggota.

Korlap aksi damai itu Datuk Yusmardi, oknum Rutasn sudah menyalahi UU Pers No. 40 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 tahun 1999 yang menegaskan, “bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dalam gagasan dan informasi terkena sanksi paling lama 2 tahun, denda Rp500.000.000.

Kalapas Kelas IIB Painan Edy Madzah, berjanji segera menyelesaikan aksi yang dilakukan salah seorang anggotanya terhadap rekan media. “Saya pribadi dan anggota meminta maaf atas kejadian ini, biarkan ke depan kami bekerja lebih professional,” sebut Edy.

Sementara Wakapolres Pessel Kompol Aljufri menegaskan, bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan di lapangan, termasuk meminta keterangan saksi. “Biarkan anggota bekerja di lapangan. Kami akan menindaklanjuti kasus ini,” tegasnya.

Terkait kaburnya nnapi narkoba di Lapas Kelas IIB Painan, Kapolres Pessel AKBP Deni Yuhasdi, rupanya belum membaca laporan dari pihak Lapas.

IJTI Mengecam

Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumbar mengecam kekerasan terhadap jurnalis televisi di Painan.
“Kami minta, segala persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik diselesaikan secara hukum, agar tidak ada lagi bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik,” kata Ketua IJTI Sumbar, John Nedy Kambang.

Menurut John, ýapa yang dialami oleh jurnalis Padang TV dan rekannya saat meliput di Rutan Painan adalah sebuah bentuk kekerasan dan intimidasi. “Hal seperti ini sangat tidak bisa dibiarkan. Sekecil apapun tindak kekerasan dan intimidasi yang dilakukan terhadap jurnalis, harus diproses,” katanya.

Dia menambahkan, dalam menjalankan tugas dan kewajiban jurnalistiknya, jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan undang-undang tersebut, pihak yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalis bisa dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Sedangkan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Padang Yuafriza mengatakan, AJI mengecam pengusiran yang mengarah ke tindak kekerasan baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal oleh KPR Kelas II B Painan kepada wartawan Padang TV Roby Oktora Romanza, saat melakukan konfirmasi terkait pemberitaan, Selasa, 19 April lalu.

AJI Padang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk sikap tidak menghormati kemerdekaan pers dan melecehkan profesi wartawan.
Roby Oktora Romanza dan rekannya Okis Mardiansyah dari Koran Padang, melakukan konfirmasi terkait informasi di Rutan 2 B Painan, pada Selasa, 19 April 2019 pagi.

Karena Kepala Rutan tidak ada di kantor, Roby dan Okis diarahkan untuk bertemu Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kelas 2 B Painan di ruang kerjanya. Saat bertemu KPR, Roby dan Okis memperkenalkan diri dengan menyebutkan identitas dan asal media. Setelah itu, Roby menyampaikan maksud kedatangannya untuk mendapatkan konfirmasi.

Menurut Roby, usai menyampaikan maksud kedatangannya, KPR marah-marah sembari mengucapkan kata-kata yang tidak sewajarnya, sambil menyinggung kasus yang ditanyakan. Roby saat itu mengeluarkan kamera dan hendak merekam ucapan KPR tersebut. Melihat kamera Roby, KPR semakin marah dan memanggil penjaga Rutan untuk mengusir Roby dan Okis keluar.

Dia sempat menepis kamera Roby yang sedang merekam dan hendak mengambilnya, namun Roby berhasil menghindar dan mempertahankan kameranya. Tiga penjaga Rutan tersebut mendorong Roby keluar. Saat di luar, Roby melihat tangannya terdapat sejumlah goresan.

AJI Padang mengecam tindakan KPR 2 B Painan . Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Hal itu dijamin dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 pasal 8.

Tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak menghalang-halangi kebebasan dan kemerdekaan pers. Di dalam pasal 4 ayat 3 UU Pers disebutkan, “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi” (age/us/m/cr13/cr9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top