Menu

Puluhan Pejabat akan Dimutasi dan Dirotasi

  Dibaca : 519 kali
Puluhan Pejabat akan Dimutasi dan Dirotasi
LPM beserta pemerintahan kelurahan rawang mengadakan syukuran bersama suksesnya acara manunggal BBGRM tahun 2021 dengan makan bajambah bersama.

Ilustrasi-Mutasi-2-624x351
PADANG, METRO–Meski saat ini Gubernur Sumbar Irwan Prayitno masih ”disandera” oleh aturan untuk tidak boleh melakukan mutasi selama 6 bulan, namun gubernur pastikan akan ada mutasi dan rotasi besar-besaran. Ada sekitar dua puluh lebih jabatan eselon II dan III yang akan dimutasi dan rotasi. Diperkirakan, ini dilakukan pada Oktober mendatang.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, untuk mutasi dan rotasi ini, ada tiga pertimbangan. Petama terkait dengan sudah banyaknya pejabat eselon yang telah pensiun. Dimana, dalam tahun ini, ada banyak pejabat yang akan dan sudah pensiun. Sehingga, jabatan terkait dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Kedua lanjutnya, terkait dengan pengayaan jabatan. Pengayaan jabatan ini, mengacu kepada Undang-undang ASN. Dimana, sesuai dengan aturan tersebut, jabatan paling lama dijabat oleh seseorang itu hanya lima tahun. Pejabat ini kemungkinan akan dirotasi untuk pengayaan jabatan.

Seperti diketahui, untuk pejabat eselon II dan III yang telah menjabat selama 5 tahun lebih, sangat banyak. Ada sekitar 25 orang lebih pejabat yang menduduki satu jabatan. “Walaupun masih bisa diperpanjang, namun patokan kita tetap lima tahun,” jelasnya, beberapa waktu lalu, di ruangan kerjanya.

Kemudian pertimbangan terakhir kata Irwan, yakni terkait dengan adanya rencana perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Dimana, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumbar akan ada pengerucutan. “Nanti akan ada SKPD yang digabung-gabung,” jelasnya.

Oleh karena itu tegasnya, maka dipastikan mutasi dan rotasi tersebut dilakukan. Sedangkan untuk mutasi, akan dilakukan melalui proses seleksi terbuka. Sedangkan untuk rotasi, hanya melewati proses wawancara oleh pansel.

”Yang jelas, minggu depan seluruh eselon II hingga IV, kita lakukan penilaian kinerja. Prosesnya selama satu bulan.

Dua minggu kemudiannya, kita lakukan penilaian potensi. Dua bulan setelah itu, kita lakukan SOTK,” sebutnya.
Sedangkan SOTK ini jelasnya, akan selesai diperdakan pada Oktober 2016. Maka, jika SOTK ini selesai, proses rotasi dan seleksi segera dilakukan. Sehingga, saat ini belum bisa dilakukan mutasi dan rotasi.

“Kalau melantik baru, memang kita tidak boleh. Kita dihukum oleh Undang-undang Aparatur Negeri Sipil (ASN). Makanya, kita menunggu setelah 6 bulan selesai, baru kita lakukan mutasi dan rotasi ini,” tegasnya.

Saat ini, 6 jabatan eselon II di Pemprov Sumbar masih diisi oleh Plt. Meski 4 diantaranya telah dilakukan proses seleksi terbuka, namun gubernur defenitif belum bisa melantiknya dalam enam bulan ke depan. Akan tetapi, Pemprov Sumbar tengah mengupayakan agar pelantikan pejabat yang telah lolos seleksi, dapat dilakukan sebelum 6 bulan ke depan.

Empat jabatan eselon II yang telah ada hasil seleksinya, yakni, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), Sekretaris DPRD Sumbar, Kasatpol PP Sumbar dan Kepala BPBD Sumbar. Masing-masing jabatan saat ini diisi oleh Plt, karena jabatan tersebut ditinggal pensiun dan pengunduran diri.

Sementara, hingga akhir 2015 ada lagi dua SKPD mengalami kekosongan, yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Dua SKPD ini, belum dilakukan seleksi sama sekali.

“Kita dihukum sebagai kepala daerah baru untuk tidak boleh mutasi selama 6 bulan. Kita sedang ajukan untuk pembolehan melantik yang sudah selesai proses seleksinya ini. Kita masih menunggu jawaban Komisi ASN. Apakah boleh dilantik atau tidak,” tuturnya. (da)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional