Close

Puan Maharani: Sekolah Jangan Curi Start PTM, Membahayakan Siswa!

Puan Maharani Ketua DPR RI

JAKARTA, METRO–Ketua DPR RI Puan Ma­ha­rani mengingatkan se­kolah tidak memaksakan meng­gelar pembelajaran ta­tap muka (PTM), jika belum memenuhi kriteria. Dia me­negaskan, keselamatan siswa, guru dan lingkungan se­kolah adalah hal yang per­tama dan utama.  “Se­ko­lah yang belum meme­nuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan ke­se­la­­matan siswa,” tegas Puan di Jakarta, Rabu (22/9).

Hal ini disampaikan Puan merespons laporan sejumlah sekolah yang telah menggelar PTM meski belum memenuhi syarat, seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Bahkan di sebuah SMP di Purbalingga menjadi klas­ter penularan Covid-19 dengan 90 siswa yang ter­ko­nfirmasi positif Corona. Puan menjelaskan, pedo­man dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala resikonya. Baca Juga: Pernyataan Tegas Pejabat Kemendikbudristek soal PTM Terbatas, Kepsek Harus Tahu  “Kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah,” tegas Puan.

Puan meminta Pemda mengawasi ketat agar ti­dak ada lagi sekolah yang men­curi start PTM. SKB 4 Menteri itu merupakan Ke­pu­tusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebuda­yaan, Menteri Agama, Men­teri Kesehatan, dan Men­teri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.­01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.   “PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap.­­ Jadi tidak bisa asal mem­buka sekolah,” sebut mantan Menko PMK tersebut.

Puan juga menyampaikan, sekolah harus mengi­ku­ti pedoman dari SKB Empat Menteri, meski telah lolos asesmen. Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.  “Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan,” sebut Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menilai akan lebih baik jika pihak sekolah mela­kukan tahap-tahap tam­ba­han. Menurut Puan, hal tersebut untuk memastikan ke­ama­nan dan keselamatan pe­serta didik.  “Sa­ya meng­apresiasi langkah Pem­kot Blora yang melakukan scree­ning dengan mewajibkan tes bagi peserta didik sehingga bisa diketahui adanya siswa yang positif Corona sebelum PTM diberlakukan,” tutur Puan.

Dia juga mencontohkan keputusan Pemkab Bantul menunda PTM karena belum memenuhi syarat dari Pemprov agar capaian vaksinasi kepada siswa maksimal 80 persen untuk meng­gelar PTM. PTM­ sendiri dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Daerah yang ma­sih PPKM level 4 tetap me­lak­sanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).“Kami me­ma­­hami kondisi sekolah dan keinginan siswa yang ingin cepat kembali ke se­kolah karena pembelajaran secara online tidak efek­tif dan menyebabkan cognitive lear­ning loss, tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM,” imbau Puan.

Cucu Proklamator Bung Karno itu pun meminta se­kolah yang telah meng­ge­lar PTM namun ditemukan kasus positif Covid, untuk me­nutup sekolah dulu se­men­ta­ra waktu. Pihak sekolah selanjutnya melakukan test dan tracing serta sterilisasi sebelum kembali menerapkan PTM.  “SKB 4 Menteri itu harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan. Pihak Pemda juga agar me­la­kukan random test Corona bagi sekolah-se­kolah yang telah menggelar PTM sebagai bentuk pe­nga­wa­san,” tegasnya.

Puan juga menekankan agar pelaksanaan PTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa dan insan pendidikan lainnya, termasuk keluarga mereka. Sekolah diminta tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila tidak mendapat izin wali murid sesuai pedoman dalam SKB Empat Menteri.  “Sehingga pihak sekolah harus tetap memfasilitasi PJJ bagi murid yang tak diizinkan orangtuanya me­ngikuti PTM. Jangan sampai ada diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi belajar dengan metode daring,” tutup Puan. (mrk/jpnn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top