Close

Propemperda dan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah 2023 Disepakati di Kota Bukittinggi

TANDATANGAN KESEPAKATAN— Wako bersama ketua DPRD Bukittinggi melakukan penandatanganan kesepakatan Propemperda dan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah 2023, Senin (24/10).

BUKITTINGGI, METRO–DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi sepakati program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Kalender Penyelenggaraan Pemerintah 2023. Nota Kesepakatan ditandatangani melalui Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD, Senin (24/10).

Ketua DPRD Beny Yusrial selaku Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa pembentukan peraturan Daerah (Perda) atau sering dikenal dengan legislasi, merupakan salah satu fungsi dari DPRD.

Untuk tahun 2023 telah dilakukan penyusunan Propemperda oleh Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bukittinggi yang berisikan Raperda inisiatif DPRD dan juga usulan dari Pemerintah Daerah. Finalisasi pembahasan Propemperda tersebut dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Bapemperda bersama Pemerintah Daerah ungkapnya

Disamping itu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dimulai dari penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu instrumen yang dibutuhkan sebagai pedoman dan mengontrol penyelenggaraan pembangunan adalah ketepatan waktu pelaksanaan yang dilakukan melalui jadwal dalam bentuk kalender penyelenggaraan pemerintah yang berisikan aktivitas Pemerintah daerah dan DPRD sesuai tugas pokok serta fungsi serta kewenangan masing-masing lem­baga Pemerintah Daerah dan telah dilakukan finalisasi pada tanggal 19 Oktober 2022.

Zulhamdi Nova Candra IB,A.Md dalam laporan Bapemperda terhadap hasil pembahasan Propemperda tahun 2023 menyampaikan bahwa propemperda tahun 2023 disepakati 14 perda ,3 diantaranya merupakan inisiatif DPRD.

Disisi lain Juru Bicara Pansus Ibra yasser menyebutkan laporan hasil pembahasan kalender Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2023 yang didalamnya berisikan rincian kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah kota bukittinggi 2023.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Erman safar mengapresiasi kinerja propemperda dan pansus DPRD Bukit­tinggi.Pemerintah daerah dibe­rikan hak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

“Propemperda merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah kota bukittinggi tahun 2023 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan telah disepakati 14 rancangan peraturan daerah menjadi program pembentukan peraturan jelas erman safar.

Wako menambahkan Agenda penyelenggara pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang telah disepakati merupakan agenda kunci yang terkait erat dengan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bukittinggi.

“Kalender penyelenggaraan pemerintah tahun 2023 nantinya kita harapkan mampu menjadi katalisator dalam merealisasikan kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2023.Pengalaman kita tahun 2022 ini,alhamdulilah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan telah mampu merealisasikan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara DPRD dengan pemerintah daerah secara konsisten mengimplementasikan kesepakatan yang dituangkan dalam kalender tersebut.Dimana DPRD telah mengoptimalkan fungsi-fungsi budgeting,con­trol­ling dan legislasinya dengan baik ,dan kiya akui hal itu telah memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaran tugas tugas pemerintah daerah. (pry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top