Menu

Prioritaskan Angaran Penanganan Kesehatan dan Ekonomi, Supardi: Ini Penting, Jangan Sampai Terganggu!

  Dibaca : 87 kali
Prioritaskan Angaran Penanganan Kesehatan dan Ekonomi, Supardi: Ini Penting, Jangan Sampai Terganggu!
Rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (RKUPA PPAS) tahun 2021, Kamis (2/9/2021). 

PADANG, METRO–Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Supardi, mengingatkan peme­rintah daerah agar  kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi harus jadi perhatian.

Hal ini disampaikannya pada saat membuka rapat paripurna pe­nyam­paian nota pengantar Rancangan Ke­bijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Semen­tara (RKUPA PPAS) tahun 2021, Kamis (2/9/2021).

 “Dalam perubahan Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, pemerintah daerah diingat­kan agar agenda utama dalam pe­nanganan Covid-19 adalah kesehatan dan pemulihan ekonomi, jangan sampai terganggu,” kata Supardi.

Dia mengungkit, perjalanan pe­ngelolaan keuangan daerah pada APBD induk tahun 2021, terdapat beberapa anggaran pokok penanganan Covid-19 yang belum dianggarkan. Karena telah dilakukan refoccussing (pengalihan) dan pergeseran anggaran, perlu dilakukan perubahan.

Supardi memaparkan, sepanjang tahun 2021, penyelenggaraan pe­me­rintahan daerah masih berjalan dalam pandemi Covid-19 yang masih ber­langsung. Masih diliputi dengan per­malasahan penanganan pandemi de­ngan seluruh dampak yang ditimbulkan.

 “Masih banyak permasalahan da­lam penanganan Covid-19 yang perlu ditangani segera. Seperti pembayaran intensif tenaga kesehatan, pembayaran biaya isolasi mandiri serta dukungan anggaran untuk labor pengujian yang belum dianggarkan di APBD induk,” ungkapnya.

 “Untuk menyikapi kebutuhan ang­garan dalam penanganan Covid-19, pemerintah daerah tela melakukan refoccussing anggaran pada bulan Mei 2021 serta melakukan penyesuaian nomenklatur kegiatan yang harus di­tuang­kan di dalam perubahan APBD,” tukuk Supardi.

 Dalam kesempatan itu, Supardi juga mengingatkan, berhubung terjadinya keterlambatan dalam penyampaian nota RKUPA PPAS serta belum dila­porkan realisasi anggaran semester pertama tahun 2021, pembahasan RKU­PA PPAS perlu dipercepat.

 Sementara pembahasan laporan realisasi anggaran semester pertama tahun 2021 harus dilakukan secara simultan dengan pembahasan RKUPA PPAS,” katanya.

 Selanjutnya Supardi juga me­ngi­ngatkan kepada pemerintah daerah bahwa dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah masih terjadi temuan berulang terkait tidak selesainya pekerjaan fisik. Hal itu disebabkan karena usulan ke­giatan fisik dilakukan pada perubahan APBD sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

 “Persoalan ini diharapkan tidak terulang lagi dalam penyusunan peru­bahan APBD tahun 2021 dan selanjutnya. Usulan kegiatan fisik yang dilakukan dalam perubahan tidak bisa diakomodir lagi, termasuk kegiatan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang penganggarannya dilakukan ber­sa­maan dengan pelaksanaan kegiatan fisiknya,” tandas Supardi.

 Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS tahun 2021 disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dalam rapat paripurna DPRD tersebut. Perubahan itu akan menjadi dasar bagi penyusunan perubahan APBD tahun 2021.(hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional