Close

Presiden Hingga OJK Digugat ke Pengadilan Terkait Permasalahan Pinjol

Joko Widodo, Presiden.

JAKARTA, METRO–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan 19 warga meng­gugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin terkait permasalahan pinjaman online (pinjol). Gugatan juga tertuju kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dan Otoritas Jasa Keuangan.

Gugatan warga negara atau citizent law suit ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (12/11). Pihak-pihak ini di gugat berkenaan dengan tanggung jawab yang mereka miliki terkait permasalahan pinjaman online yang saat ini terjadi di Indonesia.

“Warga mendesak pihak-pihak ini untuk membuat dan memastikan pembentukan regulasi yang komprhensif dan menja­wab permasalahan ma­sya­­rakat, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum, perlindungan hak asasi ma­nusia, serta mampu menyelesaikan persoalan yang ada dan memutus rantai panjang polemik pinjaman online agar korban tidak terus bertambah,” kata pengacara dari LBH Jakarta, Jeanny dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Jeanny menjelaskan, kehadiran pinjaman online seharusnya dapat menjadi harapan yang mampu menjawab kebutuhan ma­sya­rakat dalam kemudahan melakukan pinjaman. Namun, berbanding terbalik dari harapan yang menjulang di tengah masyara­kat, pinjaman online justru menjadi malapetaka yang me­nye­babkan ribuan orang me­ngalami pelanggaran hu­kum dan hak asasi manusia.

Menurut Jennny, berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia tersebut dikarenakan belum adanya regulasi komprehensif yang menjawab permasalahan pinjaman online di tengah ma­syara­kat. Seharusnya Pemerintah memberikan kepastian izin pendaftaran sebagai syarat, bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia.

“Hal ini harus dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital,” ucap Jeanny.

Kemudian, sistem pengawasan perlindungan da­ta pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan ma­syarakat da­lam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online. Selain itu, batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, micropho­ne dan location.

“Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat peng­guna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman,” beber Jeanny.

Bahkan, belum adanya jaminan ketentuan baku da­lam perjanjian elektronik. Ke­mudian, larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara ap­likasi pinjaman online. (jpg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top