Close

Praperadilan di PN Batusangkar, Pemohon Berharap Hakim Membuat Terobosan Hukum

PERTAMA—Sidang pertama gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Joni Hermanto dengan Termohon Kapolda Sumbar.

TANAHDATAR, METRO–Sidang pertama gugatan praperadilan yang diajukan pemohon Joni Hermanto dengan Termohon Kapolda Sumbar terkait tindakan polisi dari Polsek Lima Kaum yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka penganiayaan yang merupakan seorang residivis, Selasa (2/8). Sidang yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Batusangkar dengan hakim tunggal Apri Yeni Asni Ba­wamenewi, S.H. dengan perkara nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN Bsk beragendakan pembacaan surat gugatan oleh Pemohon. Dalam surat gugatan Pemohon Joni Hermanto memahami bahwa permohonannya bukanlah objek praperadilan, namun Joni berharap ha­kim bisa melahirkan yurisprudensi dengan menciptakan terobosan hukum baru. Menurut Joni, dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melahirkan/melakukan penemuan hukum terkait de­ngan tindakan-tindakan lain dari penyidik/penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan.

Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan  penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan.

“Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Beng­kayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Ne­geri Jakarta Selatan dalam dua perkara Praperadilan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. dan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel telah menerima dan me­ngabulkan permohonan Pra­peradilan dengan me­nyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai  tersangka”,” ucap Joni membacakan surat gugatannya di ruang sidang PN Batusangkar, Selasa (2/8).

Joni menambahkan bah­wa beberapa contoh putusan Praperadilan ter­sebut tentunya dapat dijadikan rujukan dan yuriprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik/penuntut umum yang pe­ngaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP. “Tindakan lain yang salah/keliru atau bertentangan de­ngan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik/pe­nuntut umum, tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu kontrol dan koreksi. Jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wena­ngan yang jelas-jelas akan mengusik rasa keadilan serta tatanan hukum yang ada,” lanjutnya.

Sementara saat ditemui usai sidang, Joni menduga bahwa penyidik tidak berani menahan tersangka karena pengaruh tersangka yang begitu besar. “Segitu besarnyakah penga­ruh tersangka sehingga penyidik memberi perlakukan istimewa terhadapnya?, dimanakah penyidik memposisikan rasa keadilan bagi saya atau ma­syarakat secara umum selaku korban?. Jangan de­ngan berlindung di balik kewenangan penyidik bisa berlaku semena-mena,” imbuh Joni.

Menurut Joni ruang ling­kup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkemba­ngan hukum akhir-akhir ini telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pemba­hasan Rancangan KUHAP. “Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi ma­sya­rakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khu­susnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014,” tukasnya.

Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 ter­sebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki ke­kuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. “Begitu juga dengan tindakan penyidik yang tidak melakukan penahanan terhadap tersangka untuk perkara yang dapat dilakukan penahanan tanpa melalui prosedur hukum yang benar diharapkan bisa menjadi ruang lingkup Praperadilan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya hal itu adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan hak hukum bagi saya karena adanya potensi mengulangi perbuatan yang akan dilakukan oleh tersangka terhadap saya, maka seharusnya tindakan penyidik itu merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Pra­peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melin­dungi hak hukum saya dari tindakan sewenang-we­nang penyidik serta tindakan pengulangan perbuatan oleh tersangka,” ujar­nya.

Selain telah melayangkan gugatan praperadilan, Joni juga akan melaporkan semua penyidik yang ia nilai semena-mena itu ke Kabag Wassidik Dirkrimum Polda Sumbar dan Kepala Biro Wasidik Mabes Polri. “Saya memang bukan pengacara, pratiksi hukum dan orang yang tahu banyak tentang hukum, tapi itu bukan berarti menutup celah bagi saya untuk mengguncang du­nia peradilan dengan lahirnya sejarah baru/terobosan hukum baru/yurisprudensi yang akan diputuskan oleh hakim,” tutupnya. (ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top