Menu

PPNS BPTD Wilayah III Sumbar Serahkan Berkas Perkara Kasus ODOL ke Kejati

  Dibaca : 190 kali
PPNS BPTD Wilayah III Sumbar Serahkan Berkas Perkara Kasus ODOL ke Kejati
PPNS BPTD Wilayah III Sumbar Serahkan Berkas Perkara Kasus ODOL ke Kejati

PADANG, METRO
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumbar, Deny Kusdyana melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan berkas perkara kasus tindak pidana Over Dimensi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumbar.

Penyerahan berkas perkara dilaksanakan oleh Kepala Seksi Lalulintas dan Angkutan Jalan, Yugo Kristanto dan Koordinator Tim PPNS BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar, Nursyafril Basar. “Saat ini jaksa sedang meneliti berkas perkara yang telah kita serahkan,” ujar Deny Kusdyana, kemarin.

Deny menambahkan, berkas perkara ini adalah hasil penyidikan Tim PPNS BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar terhadap satu unit kendaraan bermotor dengan nomor registrasi BA 8036 QU.

Kasus ini terungkap saat kegiatan penegakan hukum Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melibatkan Polda Sumbar, Denpom ¼ Padang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, di Terminal Bayangan Selayo dan UPPKB Lubuk Selasih, 8 Oktober lalu.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor BPTD Wilayah III Provinsi Sumbar, ditemukan, jarak sumbu I ke sumbu II seharusnya sesuai sertifikat uji type (SUT) 4.020 mm, saat diukur di lapangan ditemukan 6.000 mm, sehingga over dimensi sepanjang 1.980 mm.

Sementara, FOH/julur depan, seharusnya sesuai SUT 1.100 mm, diukur di lapangan 1.300 mm, sehingga over dimensi sepanjang 200 mm, ROH/julur belakang seharusnya sesuai SUT 2.820 mm, diukur di lapangan 3.400 mm, sehingga over dimensi 580 mm. Total over dimensi kendaraan bermorot tersebut mencapai 1.980 mm.

“Berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan, telah ditetapkan seorang tersangka, yakni pemilik kendaraan bermotor tersebut. Kendaraan bermotornya milik pribadi, bukan atas nama perusahaan dan berdomisili di Padang. Tersangka melanggar tindak pidana Pasal 277 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat ini berkas perkara sedang diperiksa oleh jaksa, “ terangnya.

Deny mengungkapkan, tahun 2020 ini baru satu kasus ini yang ditindak terkait perkara ODOL. Jumlah kasus ini sama dengan jumlah kasus tahun 2019, yang juga berjumlah satu kasus.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menurut Deny, melaksanakan program Zero ODOL. Program ini dilaksanakan, karena banyaknya beroperasi truk yang ODOL di jalan.

“Over dimensi berpotensi besar terjadinya over loading. Transporter membuat kendaraannya over dimensi untuk menambah kapasitas muatannya. Truk ODOL ini membuat jalan dan jembatan cepat rusak, sehingga membahayakan pengguna jalan,” ungkap Deny. (fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional