Menu

PPKM Diperpanjang, Pelaku Usaha Menjerit di Kota Padang

  Dibaca : 194 kali
PPKM Diperpanjang, Pelaku Usaha Menjerit di Kota Padang
Kota Padang termasuk daerah yang ditetapkan pemerintah pusat menerapkan PPKM Darurat atau PPKM level IV hingga 2 Agustus mendatang.

PEMERINTAH me­ne­rap­kan pemberlakuan pem­­batasan kegiatan mas­ya­ra­kat­(PPKM)
se­­­­­jak beberapa pekan ter­akhir. Kota Padang ter­masuk daerah yang di­tetapkan pemerintah pu­sat menerapkan PPKM Darurat atau PPKM level IV hingga 2 Agustus mendatang.

PPKM bisa dilong­garkan atau turun ke level 3 jika angka kasus covid-19 mulai landai atau menunjukkan tren penurunan seperti yang disampaikan Pre­siden Joko Widodo. Na­mun, persoalannya, selama periode ter­sebut, berbagai pe­ngu­saha dari berbagai sek­tor usaha mengaku ter­pukul berat. Tidak hanya pe­ngusaha besar, para pelaku usaha cilik (UKM) pun menjerit.

Kamis (29/7), ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak PPKM meng­gelar aksi mengibarkan bendera putih terkait atu­ran Penyesuaian yang dila­kukan pemerintah dalam menghadapi pan­demi Co­vid-19.

“Kami ingin berjualan tanpa dirazia setiap hari. Kami musisi, butuh makan “jangan usir kami”. Begitu tulisan yang terpampang di spanduk yang diwana peserta aksi yang menge­na­kan pakaian hitam.

Selain mengibarkan bendera putih, massa juga menyanyikan lagu ke­bang­saan Indonesia yang dilan­jutkan dengan orasi.

“Dengarkan jeritan ka­mi. Jangan duduk dan diam mengambil kebijakan. Ka­mi menyampaikan aspirasi masyarakat Sumbar, khu­sus­nya yang terdampak PPKM,” kata peserta aksi.

Perwakilan Aliansi Mas­yarakat Terdampak PPKM, Heru Saputra mengatakan aksi ini bertujuan menya­dar­kan keadaan kita ini di Kota Padang, Sumbar se­dang tidak baik-baik saja. “Kami ingin mengajak ma­sya­rakat untuk sadar akan covid-19 ini dan untuk Co­vid-19 ini tidak hanya tugas pemerintah saja. Tapi ini tugas kita bersama untuk bangkit memulihkan semua keadaan se­perti semula lagi,” ka­ta­nya.

Menurutnya para pelaku usaha tidak ta­han lagi dengan atu­ran yang berlaku pada PPKM yang membuat pendapatan mereka menurun bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. “Saat PPKM level 4 ini, kami mulai tidak tahan lagi dengan ke­adaan. Kami ingin ke­long­garan atau solusi dari pemerintah. Jika ada solusi, maka kita akan bisa hidup normal kembali,” ucapnya.

Mereka meminta ke­long­garan aturan PPKM se­perti kapasitas jumlah pengunjung yang semula dari 25 persen dari kapa­sitas, diharapkan bisa men­jadi 85 persen. Lalu, bagai­mana wakil rakyat me­nang­gapi persoalan ini. (**)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional