Menu

PPKM Darurat Dinilai Meresahkan dan Mencekam, Usaha Pedagang makin Mati Suri di Kota Padang

  Dibaca : 256 kali
PPKM Darurat Dinilai Meresahkan dan Mencekam, Usaha Pedagang makin Mati Suri di Kota Padang
TEGAKKAN PERDA— Petugas Satpol PP Kota Padang terlihat berada di kawasan RTH Imam Bonjol Padang. Selain penegakkan perda, Pol PP juga giat ikut mengawasi penerapakn prokes Covid-19.

PASARRAYA, METRO–Tokoh pedagang pasar yang juga Ketua KPP Kota Padang, H Asril Manan menilai pemerintah sudah salah memakai cara pe­nanggulangan Covid-19. Cara ini dinilainya perlu diperbaiki karena terlalu mencekam sehingga me­nim­bulkan kere­sahan.

“Kita percaya Covid-19 itu ada. Itu makhluk cip­taan Allah. Tapi jangan pula cara menanggu­langi­nya seperti ini. Terlalu men­­cekam se­hingga me­nim­­bulkan ke­resahan,” kata  H Asril Manan, Kamis (15/7).

Dengan melibatkan po­li­si, tentara, hingga Sat­pam mendatangi tempat tempat usaha untuk mem­beritahu­kan pada masyarakat bah­wa Covid-19 sangat ber­ba­haya, itu telah menim­bul­kan efek psikologis yang luar biasa.

Menurut dia, pe­me­rin­tah dalam penanganan Covid-19 perlu mene­rap­kan cara yang  elegan, tidak menakutkan, tapi masyarakat waspada. Bu­kan seperti sekarang. Ma­syarakat ketakutan. Ber­bagai UMKM perlahan mati karena tak ada aktifitas.

Padahal beberadaan UMKM sangat menopang perekonomian masyara­kat yang terus mengalami pe­nu­runan. “Coba saja lihat sekarang, banyak usa­ha yang mati. Pedagang tak berjualan,” tandasnya.

Di Pasar Raya Padang, menurut Asril Manan, juga terjadi ketakutan pada pe­da­­gang. Karena selalu ada ra­zia oleh petugas. Semen­tara jual beli mereka terus merosot.

Pemerintah, kata dia, perlu menukar cara pe­nanggu­langan yang lebih efektif, dan tidak mem­berikan ketakutan yang luar biasa pada mas­yara­kat.

“Bisa mati semua UMKM ini, kalau cara ini terus diterapkan. Apapun na­­manya, PPKM, atau PSBB, itu hanya istilah. Yang jelas suasana seperti ini menakutkan dan mem­buat resah,” pungkasnya.

Untuk diketahui Wali Kota Padang Hendri Septa menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Ma­sya­rakat (PPKM) Darurat pa­da Senin (12/7) lalu. PPKM­ darurat sendiri mulai efek­tif, Selasa (13/7).

Dalam SE Nomor 400.628/BPBD-Pdg/VII/2021 tersebut otomatis men­ca­but surat edaran wali kota sebe­lumnya soal PPKM Mikro. Berdasarkan surat edaran tersebut, be­be­rapa aturan harus dipa­tuhi war­ga selama pelak­sa­naan PPKM Darurat di Kota Pa­dang.

Diantaranya, pelak­sa­naan kegiatan belajar me­ngajar baik perguruan ting­gi, akademi, sekolah, tem­pat pendidikan atau pela­ti­han dilaksanakan secara on­line atau daring.

Kemudian, pada sektor es­sen­sial seperti, ke­ua­ngan, perbankan hanya me­liputi asuransi, bank, Pe­gadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan ber­operasi dengan ka­pasitas maksimal 50 per­sen pela­ya­nan kepada ma­syarakat dan 25 persen un­tuk pela­yanan per­kan­toran yang mendukung ope­r­asional.

Selanjutnya, perho­te­lan non-penanganan ka­ran­tina dengan kapa­sitas maksimal 50 persen staf, dan industri yang ber­orien­tasi ekspor dengan ka­pasitas maksimal 50 per­sen staf hanya di fasilitas produksi atau pabrik.

Di sisi lain, supermarket, pasar tradisional, toko ke­lontong, dan pasar swa­la­yan yang menjual kebu­tu­han sehari-hari dibatasi sam­pai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Pelaksanaan kegiatan ma­kan dan minum di tem­pat umum seperti warung ma­kan, rumah makan, ka­fe, pedagang kaki lima (PKL) lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi ter­sen­diri maupun yang berlokasi pada pusat per­be­lanjaan atau mall hanya melayani makanan melalui pe­san an­tar atau take away.

Masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar atu­ran PPKM darurat ter­sebut dikenakan sanksi sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kebia­saan Baru. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional