Menu

PPDB, Beredar Data Domisili Palsu, Wali Murid Ancam Bawa ke Ranah Pidana

  Dibaca : 210 kali
PPDB, Beredar Data Domisili Palsu, Wali Murid Ancam Bawa ke Ranah Pidana
Sejumlah orang tua siswa mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumbar ingin menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan PPDB yang dinilai merugikan masyarakat banyak.

PADANG, METRO
Sejumlah orang tua siswa, Jumat (10/7), mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mereka yang merasa dirugikan, dengan banyak pemalsuan data domisili pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 mengancam, bakal menggiring persoalan tersebut ke ranah pidana.

Kedatangan puluhan wali murid tersebut ingin beraudiensi dengan Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi pendidikan, namun sayang mereka tidak bisa bertemu, karena komisi V sedang kunjungan kerja ke luar daerah.

Koordinator aksi Ria Gusti Fernando mengatakan,‘saat pelaksanaan PPDB yang mengacu pada zonasi, banyak beredar pemalsuan data domisili. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya bersekolah sesuai dengan zonasi, banyak tidak terakomodir.

”Jika persoalan ini tidak diselesikan, maka wali murid yang hadir sekarang tidak segan membawa ke ranah pidana,” ungkapnya.

Terkait sistem zonasi, katanya, dinas pendidikan terlalu memaksakan dan masyarakat menjadi korban, banyak juga warga tidak masuk dalam zonasi.

Padahal mereka memiliki anak yang berprestasi, juga dari sekolah unggul. “ Tidak ada gunanya meningkatkan kapasitas anak melalui bimbingan belajar (Bimbel), mereka terzolimi karena sistem yang tidak optimal,” katanya.

Dia meminta, penerimaan zonasi yang sudah berjalankan dibatalkan, setiap sekolah berhak untuk menguji kapasitas anak sebelum diterima sebagai siswa.

Katanya, ada ratusan siswa di Sumbar terindikasi melakukan pemalsuan data agar diterima pada sekolah favorit. Dalam penerimaan zonasi, lanjutnya, persoalan akademis dikesampingkan, hal itu mesti dikaji kembali.

“Banyak surat keterangan yang tidak sesuai dikeluarkan, jika tidak didengarkan, kita pidanakan,” katanya.

Sementara itu, salah satu wali murid, Aisah mengatakan, anaknya mendaftar di salah satu sekolah kejuruan di Kota Padang, namun  karena banyaknya masyarakat mendaftar dan menggunakan surat keterangan, anaknya tidak bisa masuk di sekolah itu.

”Kita minta pemerintah daerah menyelesaikan persolan ini, sehingga anak kami juga bisa bersekolah,” tegasnya.

Katanya, dalam kondisi seperti sekarang, dirinya tidak sanggup untuk menyekolahkan anak di swasta.

Kedatangan para wali murid tersebut disambut oleh salah satu pejabat struktural Sekretariat DPRD Sumbar, Rismunandar, dia mengungkapkan komis V tengah melakukan kunjungan kerja keluar provinsi. (hsb)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional