Menu

PPAS 2021 Diprediksi Capai Rp 1,094 T

  Dibaca : 166 kali
PPAS 2021 Diprediksi Capai Rp 1,094 T
TANDA TANGAN— Bupati Solok Gusmal menanandatangani kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Solok tahun 2021.

SOLOK, METRO
Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021, pendapatan daerah Kabupaten Solok tahun 2021 diprediksi sebesar Rp1,094 triliun.

Setidaknya menurut Bupati Solok, Gusmal, dalam Rapat Paripurna dalam Rangka Nota Pengantar Tentang Penjelasan Umum Tentang Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Solok tahun 2021, PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Kemudian, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak diterduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

“Pagu sementara akan menjadi pagu definitif, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD, kemudian rancangan peraturan daerah tersebut, ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD,” ujar Gusmal.

Secara umum pendapatan daerah tahun 2021 diprediksi sebesar Rp1,094 triliun, dengan rincian pendapatan Asli Daerah sebesar Rp85 miliar. Dana perimbangan sebesar Rp827 miliar yang terdiri dari pos pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak sebesar Rp13 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp668 miliar, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp146 miliar, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp182 miliar.

Pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanýnya. Disamping itu penganggaran pendapatan daerah memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan sebelumnya dan yang tak kalah pentingnya adalah anggaran yang sebelumnya tidak menjadi anggota di masyarakat dan dunia usaha,” ungkapnya.

Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Khususnya Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang retribusi pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Kerja Tenaga Asing.

Kemudian, penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perlehan manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. (vko)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional