Menu

Polri Merespon Isu  Bikin SIM-SKCK Pakai Bukti Vaksin

  Dibaca : 165 kali
Polri Merespon Isu  Bikin SIM-SKCK Pakai Bukti Vaksin
LAYANAN SKCK— Seorang petugas polisi berpakaian preman melayani beberapa orang warga mengurus SKCK di salah satu kantor polisi.

JAKARTA, METRO–Beredar informasi di media sosial yang menyebut ada syarat baru dalam pembuatan SIM dan SKCK per 1 Juli 2021. Dalam informasi itu, dikatakan masya­rakat harus memiliki surat keterangan vaksinasi Covid-19 atau sudah divaksin Covid-19 saat mau bikin SIM dan SKCK. Menanggapi isu tersebut, Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Djati Utomo memastikan kabar tersebut tidak benar.

Djati menegaskan informasi yang beredar di medsos itu hoaks. “Hoaks, jangan percaya,” ujar Dja­ti, Senin (21/6). Dia menyayangkan beredarnya kabar hoaks tersebut.

Menurut dia, belum semua warga Indonesia divaksin Covid-19 sehingga kebijakan itu tak mungkin diberlakukan. “Kan vaksin belum semua mas­yarakat Indonesia,” ucapnya. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winar­dy. Dia menegaskan kabar tersebut hoaks.

“Tidak benar, kami secara resmi menyatakan itu,” kata Winardy secara terpisah.

Ramai di media sosial soal syarat bikin Surat Izin Mengemudi (SIM) baru, kini harus menunjukkan sertifikat atau bukti sudah vaksin COVID-19. Sebenarnya sudah ada salah satu daerah yang menerapkan ini, yaitu Kalimantan Tengah.

Dikutip jpnn, Kepolisian Resor Kota Waringin membuat kebijakan bahwa para pemohon wajib sudah vak­sin corona ketika ingin mem­buat SIM.

“Bagi warga yang me­mohon pembuatan baru maupun perpanjang SIM, wajib sudah divaksin. Ini upaya kami membantu mempercepat dan me­nyuk­­seskan program vak­si­nasi COVID-19,” ucap Kapolres Kota Waringin Timur,

AKBP Abdoel Harris Jakin, di Sampit. Hal serupa juga terjadi di Riau. Seperti di Polres Indragiri Hilir (Inhil) di Provinsi Riau, membuat kebijakan bagi warga yang membutuhkan pelayanan kepolisian ha­rus ada bukti divaksinasi. Bagi warga yang ingin me­ngu­rus surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), ha­rus ada bukti surat vaksinasi.

Kapolres Inhil AKBP Dian Setyawan mengatakan, pihaknya menjadikan vaksinasi sebagai syarat dalam men­dapatkan pelayanan pu­blik di Mapolres Inhil.

“Pelayanan publik yang ada pada kita seperti pembuatan SIM dan SKCK akan dilayani jika sudah ikut vaksin,” ucap Dian dalam keterangan tertulis, kemarin.

Dia menegaskan, ke­­bi­jakan itu dibuat gu­na mem­percepat vaksinasi di wila­yah Inhil. Namun demi­kian, aturan tersebut akhir­nya dicabut karena vaksinasi tersebut belum menyasar semua ma­syarakat In­donesia. (fri/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional