Menu

Polres Dharmasraya Diduga Tebang Pilih Bubarkan Pesta Pernikahan, Harry Permana: Tidak Adil dalam Penegakan Hukum Prokes

  Dibaca : 350 kali
Polres Dharmasraya Diduga Tebang Pilih Bubarkan Pesta Pernikahan, Harry Permana: Tidak Adil dalam Penegakan Hukum Prokes
Harry Permana Ketua DPC PPP Kabupaten Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO–Ketua DPC PPP Kabupaten Dhar­masraya, Harry Permana menilai me­nilai aksi pembubaran pesta per­ni­kahan oleh aparat Polres Dhar­masraya di Kena­ga­rian Sikabau Kecamatan Pu­lau Punjung merupakan ke­tidakadilan dalam pene­gakan hukum pelanggaran protokol kesehatan (pro­kes). Pasalnya, Polres Dhar­­­­­masraya Diduga te­bang pilih d­alam mem­bubarkan pes­ta perni­ka­han.

Ketidakadilan itu, me­nurut Harry Permana di­buk­tikan jajaran Polres Dhar­masraya yang dipim­pin AKBP Anggun Cah­yo­no yang tebang pilih dalam penegakan hukum sehu­bungan dengan prokes pencegahan Covid-19. Me­nu­rut Harry Permana hal tersebut da­pat dilihat dari penerapan prokes di tem­pat- tempat resepsi per­nikahan yang digelar oleh masyarakat.

Menurut Harry Per­ma­na, penegakan prokes bagi masyarakat yang punya jabatan, punya bekingan, dan punya pengaruh, aman- aman saja saat me­lak­sa­na­kan resepsi perni­kahan tan­pa ada gangguan dari pihak kepolisian. Jika masyarakat kecil menga­da­kan resepsi pernikahan lang­sung dibu­bar­kan pihak kepolisian.

“Pembubaran resepsi pernikahan oleh pihak ke­po­lisian ini terjadi pada ma­syarakat saya di kawasan Nagari Sikabau, Kecama­tan Pulau Punjung, Selasa (7/9) siang.  Saya tidak terima masyarakat saya diperlakukan tidak adil seperti ini,” tegasnya.

Mantan Ketua Pemuda Nagari Sikabau ini mene­gaskan bahwa penindakan terhadap kerumunan mas­sa yang mengabaikan pro­tokol kesehatan dalam upa­­ya mencegah penye­baran Covid-19 seha­rus­nya berlaku untuk semua kalangan.

“Jangan hanya berlaku untuk masyarakat kecil. Memangnya polisi itu preman, jelas bukan. Maka dari itu bertindaklah adil tanpa pandang bulu. Mentang- mentang di Nagari Sikabau ini tidak ada orang ber­pengaruh, lantas se-enak­nya saja berlaku tidak adil, jangan begitulah,” kata Harry Permana.

Masyarakat, lanjut Har­ry Permana, bisa dipasti­kan tidak akan berani me­la­wan hukum bila penega­kan hukum ini berlaku adil untuk semua pihak.

“Pada sejumlah acara resepsi pernikahan di wila­yah Dharmasraya, yakni di wilayah Kecamatan IX Ko­to, Koto Besar, Kecamatan Sitiung dan sejumlah keca­ma­­tan lainnya aman-amam saja atau tidak ada tindakan dari pihak Kepo­lisian Resor Dharmasraya. Yang namanya resepsi pasti mengundang orang banyak dan kerumunan massa,” terangnya.

Ia berharap pihak Pol­resr Dharmasraya  tidak pandang bulu dalam pene­gakan hukum prokes. Ia juga mengaku sangat men­dukung tindakan kepolisian dalam penegakan hukum selama berlaku adil.

“Kasihan kita sama ma­s­yarakat. Acara resepsi per­nikahan itu butuh ba­nyak bia­ya, jangan main bubar bu­barkan saja. Nanti jika ma­syarakat melawan tam­bah salah pula,” pung­kas­nya.

Terpisah, Kapolsek Pu­lau Punjung, IPTU Hendriza menyebutkan bahwa Ka­polres meminta agar tuan rumah yang melaksanakan pesta dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan.

“Kapolres meme­rin­tah­kan untuk memanggil tuan rumah dimintai kete­rangan di Polres Dharmas­raya. Un­tuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi pihak Pol­res,” ujanya saat dihu­bungi Posmetro Sela­sa (7/9).

Sementara, Kapolres Dharmasraya, AKBP Ang­gun Cahyono saat dikonfir­masi mengaku akan me­nge­cek dahulu terkait ada­nya penghentian dan pem­bubaran acara pesta perni­k­ahan di kenagarian Sika­bau.  “Saya kroscek dulu, “ ujarnya singkat via whatsApp. ­(gus) 

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional