FWP Bedah Visi dan Misi Palon Hendri Septa – Hidayat, Pembangunan Berbasis Meritokrasi Dipercaya Membawa Pemerintahan Lebih Efektif

PADANG, METRO–Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang meng­gelar acara bedah visi dan misi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Hendri Septa – Hidayat di salah satu kafe di Kota Padang, Senin (28/10/24).

Kegiatan tersebut diisi dengan pemaparan yang jelas dan terukur dari calon Wakil Walikota, Hida­yat, yang memaparkan konsep pembangunan berbasis meritokrasi serta tata kelola pemerintahan yang transparan melalui digitalisasi. Kegiatan dipandu langsung Ketua FWP Al Imran dengan santai dan interaktif.

Pada kesempatan itu, calon wakil walikota Hidayat menyampaikan sa­lah satu nilai utama dalam misinya adalah “Metropolitan Maju Berkelanjutan dengan Iman, Taqwa, dan Kualitas.” Melalui konsep ini, ia menekankan pentingnya keterpaduan antara nilai spiritual, keteram­pilan, dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang mengutamakan transparansi serta kualitas kerja yang tinggi.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada integritas, si­nergi antara pemerintah dan masyarakat, serta peng­­gunaan teknologi digital sebagai sarana tran­sparansi.

Dalam meritokrasi, pe­nem­patan seseorang di posisi strategis harus berdasarkan keterampilan dan pencapaian, bukan latar belakang keluarga, status sosial, atau koneksi pribadi. Meritokrasi dipercaya akan membawa pemerintahan yang lebih efektif karena menempatkan orang-orang yang kompeten pada posisi penting, sehingga hasil kerja yang di­peroleh akan maksimal.

Hidayat berargumen bahwa penerapan meritokrasi dalam pemerintahan Kota Padang dapat me­ningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan setiap pegawai pemerintahan untuk bersaing secara sehat berdasarkan prestasi dan kapabilitas, bukan berdasarkan faktor non-objektif. Dengan demikian, mereka yang menempati posisi penting adalah yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka.

Namun, Hidayat juga menyadari bahwa penerapan meritokrasi dalam ling­kungan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membangun sistem seleksi yang benar-benar adil dan transparan sehingga semua pihak merasa dihargai dan kesempatan diberikan secara merata.

Dalam paparannya, Hidayat menyampaikan bahwa visi ini mencakup pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur yang kokoh, serta layanan masyarakat yang prima. Salah satu aspek kunci dalam visi ini adalah keberlanjutan pembangunan.

Kemudian, penggu­na­an teknologi digital da­lam layanan publik juga dapat meningkatkan efi­siensi, karena proses birokrasi yang biasanya memakan waktu bisa dipangkas melalui otomatisasi. Masya­ra­kat tidak lagi perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan, tetapi dapat melakukannya secara online, sehingga hemat waktu dan biaya. (*/hsb)