Bawaslu Pasaman Silaturahmi Bersama Pjs Bupati, Koordinasi Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024

SILATURAHMI— Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, M.A., Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat, bersama Koordinator Sekretariat Bawaslu Pasaman, Al Ikhwan, mengunjungi Pjs. Bupati Pasaman, Edi Dharma, di kediaman rumah dinas pada Minggu, (29/9).

PASAMAN, METRO–Ketua Bawaslu Pasa­man, Rini Juita, M.A., Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat, bersama Koordinator Sekretariat Bawaslu Pasaman, Al Ikhwan, mengunjungi Pjs. Bupati Pasaman, Edi Dharma, di kediaman rumah dinas pada Minggu, (29/9).

Berbagai persoalan terkait pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Serentak Kepala Daerah) tahun 2024 dibicarakan pada kesempatan tersebut.

Dalam keterangannya, Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, usai pertemuan dengan Bupati, menjelaskan kepada awak media bahwa kunjungannya kali ini bertujuan untuk koordinasi terkait pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut.

Selanjutnya, Rini juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Bupati ini bertujuan untuk mendengarkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan himbauan terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada mendatang. Mengenai kendala pengawasan di lapangan, sejauh ini tidak ada permasalahan yang berarti, tambah Rini.

Sementara itu, Pjs. Bupati Pasaman, Edi Dharma, menyebutkan bahwa terkait harapan Bawaslu mengenai netralitas ASN da­lam Pilkada mendatang, pihaknya akan membuat surat edaran kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Edaran tersebut berisi ajakan kepada ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak secara aktif atau terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (pas­lon).

Dengan adanya aturan yang ketat terkait undang-undang Pilkada, Edi Dharma berharap ASN di Pasaman dapat menahan diri dan mengikuti aturan yang berlaku, sehingga tidak ada ASN di Pasaman yang ter­kena sanksi pelanggaran terkait aturan Pilkada.

Selain itu, Edi Dharma juga mengimbau agar pejabat atau pemangku jabatan tidak menggunakan fasilitas negara dalam Pilkada mendatang, karena hal tersebut dapat menguntungkan salah satu paslon, jelas Edi.

Guna menjamin netralitas ASN dan pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, dan lancar, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya. Edi juga berharap ma­sya­rakat dan ASN dapat meng­gunakan hak pilihnya pada Pilkada mendatang, sehingga demokrasi dapat terlaksana dengan baik, tutup Edi Dharma. (mir)

Exit mobile version