JAKARTA, METRO–Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memastikan partainya akan terbuka kepada kelompok mana pun selama 5 tahun ke depan. Meski selama ini identitik dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU), PKB membuka diri bagi siapapun.
“Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU) tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin, Minggu (8/9).
Muhaimin juga menyiratkan bahwa kepengurusan PKB periode 2024–2029 akan menjadi periode terakhirnya memimpin partai itu.
Ia mengaku tengah mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai politik yang lebih terbuka, dan melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.
“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira 5 tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Muhaimin mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB.
Di sisi lain, dia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang harus dijalankan. “Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” jelasnya.
“Tentu ini amanat besar yang saya sendiri sudah sebetulnya merasa cukup berat menanggung tanggung jawab sebesar ini,” imbuh Muhaimin.
Menurut dia, beban berat tersebut adalah mengupayakan agar PKB tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu. Ia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“5 tahun ke depan ini era PKB go public. Tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata Muhaimin.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani surat keputusan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali.
Muktamar tersebut memutuskan Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024–2029, sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.
Muktamar PKB di Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang terjadi antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). (jpg)
