BUKITTINGGI, METRO–Bawaslu Kota Bukittinggi menegaskan komitmennya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri selama tahapan Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Bukittinggi, Ruzi Hariyadi, mengungkapkan bahwa upaya ini akan didukung dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang melibatkan berbagai dinas dan instansi terkait.
“Pokja ini akan melibatkan sejumlah stakeholder, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Polresta Bukittinggi, Kodim 0304/Agam, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, serta media,” jelas Ruzi Hariyadi, Selasa (20/8).
Pelaksanaan pengawasan ini, lanjut Ruzi, akan dimulai dengan sosialisasi terkait netralitas yang melibatkan BKPSDM dan mengundang para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat struktural lainnya. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dalam Pilkada, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ruzi menyoroti bahwa potensi pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada bisa lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya, mengingat banyaknya kepala daerah petahana yang akan mencalonkan diri kembali.
“Oleh karena itu, kami menekankan agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis atau menjadi simpatisan,” tegasnya.
