JAKARTA, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah diminta segera memetakan instrumen kerawanan Pilkada Serentak 2024 secara akurat dan aktual karena Bawaslu daerah akan meluncurkan sendiri Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty berujar, Bawaslu daerah harus menentukan IKP secara baik berdasarkan peta kerawanan yang telah dibuat serta mencermati dan memperhatikan nilai-nilai berbasis lokalitas yang ada di masing-masing wilayah.
“Peta itu berfungsi sebagai panduan, menunjukkan arah supaya tidak tersesat. Peta terbaik bisa digunakan untuk mengetahui arah rawannya kemana, karena itu peta harus akurat, data-datanya harus akurat. Pemetaan kerawanan ini juga harus aktual,” kata Lolly, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (24/6).
Menurut Lolly, IKP yang dibuat oleh Bawaslu ditunggu-tunggu oleh semua orang sehingga Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota merupakan aktor yang akan menentukan pada Pilkada Serentak 2024.
“Pengawasan dalam konteks cegah-tindak harus kuat. Pengawasan juga harus tepat sasaran, supaya tidak tersesat gunakan peta kerawanannya,” ujar dia.
Sebelumnya, di tingkat nasional, Bawaslu RI memang sudah menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan 2024 pada akhir 2022 lalu.
Lolly mengatakan, IKP tersebut masih setengah jadi yang harus diturunkan ke tingkat daerah agar menjadi bahan jadi.
Di dalam IKP yang telah diluncurkan terdapat dimensi, sub-dimensi, dan indikator. Menurut Lolly, indeks kerawanan di tiap daerah bisa jadi akan mengalami perubahan karena kontekstualisasinya akan berbeda.
“Bisa jadi di Sulbar yang paling tinggi kerawanannya netralitas ASN, tetapi di Maluku bisa jadi berbeda, konteksnya akan berbeda,” ujar Lolly.
“Karena konteksnya berbeda maka dimensinya bisa sama, sub-dimensinya bisa sama tetapi indikatornya bisa berkembang,” imbuh dia. (*/rom)