PADANG, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) gelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif. Selalu ingin melakukan optimalisasi dalam memperbarui khazanah dengan civil society demi sukses dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan digelar di tahun ini.
Hal tersebut dikemukakan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi, saat membuka resmi acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka “Optimalisasi Sinergitas Pengawas Pemilu dan Civil Society dalam Mengawal Demokrasi”.
“Upaya optimalisasi dalam memperbarui ruang lingkup dengan masyarakat sipil dilakukan dengan berbagai hal yang menciptakan kebersamaan, antara Bawaslu Sumbar dengan civil society. Karena dengan kebersamaan ini proses pencegahan terhadap berbagai pelanggaran Pilkada bisa kita lakukan,” tegas Khadafi, Selasa (11/6) di Hotel Santika, Kota Padang.
Khadafi menekankan, Bawaslu selalu bergerak positif dan progresif. Berbagai tahapan pemilihan umum 2024 yang baru saja digelar oleh bangsa ini telah dilalui. Apapun dinamika dan hasil yang ditetapkan berdasarkan hukum, disebut Khadafi, harus dilaksanakan bersama.
Informasi yang disampaikan oleh masyarakat ke Bawaslu, sekecil apapun, ditegaskan Khadafi, sangat penting bagi Bawaslu, dan tetap akan dilakukan penelusuran. Bawaslu memandang bahwa civil society merupakan bagian dari Bawaslu. Apapun yang disampaikan oleh masyarakat sipil, akan ditelaah oleh Bawaslu.
“Tentu perlu kita lakukan optimalisasi terhadap sinergi kita bersama-sama, di masa Pemilu 2024 kemarin, Bawaslu Sumbar berhasil melakukan pencegahan 1377 proses kampanye tanpa izin. Hal ini diakui, juga berkat peran aktif masyarakat dalam menginformasikan. Terkait contoh ini, ditegaskan seluruh peserta pilkada perlu memahami bahwa kampanye yang dilakukan tanpa izin atau di luar jadwal bisa terkena pidana,” kata Khadafi.
