JAKARTA, METRO–Wakil Presiden (Wapres) Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) Lamdahur Pamungkas mengkritik proses demokrasi menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, pihak yang berkuasa justru diduga melanggar dan mencemarkan integritas konstitusi, yang seharusnya menjadi benteng penjaga demokrasi.
Dampaknya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai hasil yang merugikan, memungkinkan tumbuhnya praktik-praktik seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang seharusnya tidak diterima.
Ditambah lagi, paslon dan tim pendukung sering sekali mengedepankan narasi kampanye yang bukan isu kemasyarakatan, namun malah narasi narsistik untuk menutupi kekurangan paslon yang lemah secara kapabilitas.
“Perlu adanya calon dan paslon yang tuntas secara pengamalan di sektor Hak Asasi Manusia (HAM) dan dekat dengan masyarakat. Agar adanya keseimbangan pembangunan nasional dapat memerhatikan HAM dan baik juga secara komunikasi dengan Masyarakat,” kata Lamdahur dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Jumat (22/12).
Di sisi lain, ia juga berpendapat, dirinya dan mahasiswa lainnya, bukan lagi jadi penyeimbang narasi politik, tapi akan menjadi lawan politik akan adanya narasi-narasi kampanye yang narsistik dan gimik.
“Kita semua tahu dan paham bahwa joget tidak akan memperkaya literatur kebangsaan untuk masyarakat, kita perlu melihat dan mempercayakan pemimpin yang menggambarkan proses karier yang jelas,” tegasnya.
Dikatakan Lamdahur, Kepresidenan Mahasiswa Usakti, BEM STIAMI, BEM YARSI, BEM TRILOGI, dan BEM Esa Unggul berharap mahasiswa tiap daerah dan masyarakat sipil mengkritisi setiap tawaran politik dari setiap calon dan paslon.
“Menjelang debat kampanye cawapres, masyarakat ingin adanya pemimpin yang mampu berbicara pengembangan ekonomi, strategi kebijakan fiskal, dan moneter, pengembangan PSN memperhatikan sektor HAM,” pungkasnya.(jpj)