Kritik Porses Demokrasi, Wapres Mahasiswa Usakti Kritisi Gimik Politik yang Tak Membangun

JAKARTA, METRO–Wakil Presiden (Wa­pres) Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) Lamdahur Pamungkas meng­kritik proses demokrasi menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, pihak yang berkuasa justru diduga melanggar dan mencemarkan integritas konstitusi, yang seharusnya menjadi benteng penjaga demokrasi.

Dampaknya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai hasil yang merugikan, memungkinkan tumbuhnya praktik-praktik seperti Korupsi, Ko­lusi, dan Nepotisme (KKN) yang seharusnya tidak diterima.

Ditambah lagi, paslon dan tim pendukung sering sekali mengedepankan narasi kampanye yang bukan isu kemasyarakatan, namun malah narasi narsistik untuk menutupi ke­kurangan paslon yang le­mah secara kapabilitas.

“Perlu adanya calon dan paslon yang tuntas secara pengamalan di sektor Hak Asasi Manusia (HAM) dan dekat dengan ma­sya­rakat. Agar adanya keseimbangan pembangunan nasional dapat memerhatikan HAM dan baik juga secara komunikasi dengan Masyarakat,” kata Lamdahur dalam keterangan tertulisnya kepada Ja­wa­Pos.com, Jumat (22/12).

Di sisi lain, ia juga berpendapat, dirinya dan mahasiswa lainnya, bukan lagi jadi penyeimbang narasi politik, tapi akan menjadi lawan politik akan adanya narasi-narasi kampanye yang narsistik dan gimik.

“Kita semua tahu dan paham bahwa joget tidak akan memperkaya literatur kebangsaan untuk ma­syarakat, kita perlu melihat dan mempercayakan pe­mim­pin yang menggambarkan proses karier yang jelas,” tegasnya.

Dikatakan Lamdahur, Kepresidenan Mahasiswa Usakti, BEM STIAMI, BEM YARSI, BEM TRILOGI, dan BEM Esa Unggul berharap mahasiswa tiap daerah dan masyarakat sipil meng­kritisi setiap tawaran politik dari setiap calon dan paslon.

“Menjelang debat kampanye cawapres, masya­rakat ingin adanya pe­mimpin yang mampu berbicara pengembangan eko­nomi, strategi kebijakan fiskal, dan moneter, pe­ngem­bangan PSN memperhatikan sektor HAM,” pungkasnya.(jpj)