PADANG, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) memutuskan menolak laporan dua bakal calon anggota DPD RI Yan Firdaus dan Hanafi Zain saat sidang putusan yang diselenggarakan di Kantor Bawaslu Sumbar di Padang, Jumat (20/1).
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni mengatakan, berdaÂsarkan pertimbangan dengan ini memutuskan dan menyatakan terlapor KPU Sumbar tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran pemilu.
Bawaslu memutuskan dan menyatakan kedua terlapor dalam hal ini KPU tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme.
Selain itu posisi Bawaslu dalam perkara ini netral antara pelapor dan terlapor karena telah diambil kesimpulan berdasarkan bukti-bukti beserta saksi-saksi yang dihadirkan dari masing-masing yang berperkara.
“Putusan ini dari laporan, jawaban, kesimpulan dari masing-masing pihak telah kita lakukan analisa dan ini menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan,” kata dia.
Ia mengatakan dalam sidang putusan pelapor atas nama Yan Firdaus tidak menghadiri sidang, alasannya tidak disampaikan. Panitia persidangan sudah melakukan komunikasi dan bersangkutan meÂnyaÂtakan tidak bisa hadir dalam persidangan.
“Kewajiban sidang yang sudah disusun jadwal, untuk putusan ini hadir atau tidaknya para pihak putusan wajib dibacakan, baik pelapor maupun terlapor,” katanya.
Dalam aturannya para pihak pelapor apabila putusan sudah dibacakan, maka diberikan kesepakatan kepada para pihak apabila merasa tidak puas bisa mengajukan koreksi.
“Koreksi putusan ini disampaikan kepada Bawaslu RI yaitu tiga hari semenjak dikeluarkannya putusan tersebut. Jadi, jika ada pihak yang tidak merasa puas bisa mengajukan koreksi,” ucapnya
Sementara itu, pihak terlapor KPU Sumbar hadir dalam sidang keputusan ini, yang dipimpin oleh ketua KPU Sumbar, Yanuk Sri Muyani, anggota Amnasmen, sekretaris KPU Sumbar Firman dan Kabag hukum, Aan Wuryanto.
Ketua KPU Sumbar, YaÂnuk Sri Mulyani menerangkan, putusan sidang dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Yan Firdaus kepada KPU Sumbar, dinyatakan tidak terbukti lakukan pelanggan administrasi oleh majelis sidang Bawaslu Sumbar.
“Dengan keputusan maÂÂjelis sidang Bawaslu Sumbar itu, membuktikan apa yang kami lakukan terhadap tahapan pencalonan anggota DPD itu sudah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ada dalam regulasi KPU,”ucap Yanuk. (cr1)
