Oleh: Reviandi
ANDAI virus corona atau covid-19 terus menggila, maka kemungkinan Pilkada ditunda akan semakin besar. Karena, saat ini tak banyak lagi yang fokus mengurus alek demokrasi ini. Para kandidat pun banyak yang di rumah saja, atau sibuk melawan berkembangnya wabah ini.
Jika dihitung-hitung, maka kemungkinan penundaan Pilkada ini bisa sampai 2021 atau 2022, bergabung dengan Pilkada serentak lainnya. Dengan lamanya penundaan, tentu akan membuat peta politik sedikit-banyak berubah. Yang sedang di atas “pucuak aua” belum tentu juga masih merajai survei, yang sedang di lantai dasar, bisa saja melejit.
Akhirnya, krisis covid-16 ini akan menyeleksi siapa-siapa yang layak memimpin Sumbar bahkan Indonesia ke depan. Mereka yang diam dan tak berbuat apa-apa, tentu bukanlah orang yang layak menjadi pemimpin. Mereka sebaiknya mengukur diri kembali, janganlah maju juga, kalau saat krisis datang saja menghilang.
Hari ini, calon-calon yang tampak turun langsung ke tengah masyarakat memang yang memiliki jabatan melekat. Tapi, kesempatan untuk maju di Pilkada masih terbuka. Mereka begitu heroik membantu sosialisasi mencegah penularan covid-19 dan memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Seperti Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang terus mesra dengan Gubernur Irwan Prayitno memastikan corona tak terus meluas di Sumbar. NA, bahkan pernah tertangkap kamera sedang menghentikan kendaraan yang masuk ke Sumbar melalui Limapuluh Kota. Para pengendara dari Riau itu dipaksa membuka kaca mobil dan memeriksa suhu tubuh mereka.
NA juga begitu sigap dalam menggantikan peran Gubernur dalam semua rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan Kabupaten/Kota. Dia juga terus bergerak ke daerah-daerah yang disebut redzone atau zona merah. Tentunya, semakin ke depan, NA akan terus menunjukkan semangatnya dalam membantu masyarakat, bertahan melawan corona.
Wali Kota Padang Mahyeldi juga telihat berada di barisan depan memutus mata rantai virus mematikan ini. Bahkan, dengan heroik bersedia tak mengambil gaji selama enam bulan ke depan dan menyerahkannya untuk aksi-aksi peran terhadap covid-19. Meski banyak yang mendukung, tak sedikit pula yang merundung. Mahyeldi bahkan kian gencar meminta semua elemen untuk membantu dana untuk mengatasi bencana ini.
Tiap hari, Mahyeldi yang surveinya disebut paling tinggi ini terlihat wara-wiri di lapangan. Meski awalnya tak terlihat pakai masker, sekarang sudah pakai alat pelindung diri (APD) sederhana itu. Banyak kebijakan yang melibatkan dirinya secara langsung, seperti meliburkan sekolah, meniadakan shalat Jumat sementara, sebagian ASN bekerja dari rumah dan lainnya.
Mahyeldi juga terus melakukan pemeriksaan saat ada yang memasuki Kota Padang. Baik dari jalur Padangpariaman, Solok, dan Pesisir Selatan. Kadang, Mahyeldi juga langsung menyisiri jalan-jalan kota, dan meminta warga yang masih berkumpul untuk pulang ke rumah. Terlepas dari sukses atau tidaknya, langkahnya sudah tercatat sebagai pemimpin yang tak lari saat krisis mendera.
Di sudut lain, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi melakukan hal yang sangat luar biasa dan mendapat pujian banyak pihak. Sang wako melakukan partial lockdown, hampir mengisolasi semua kota dari “dunia luar.” Banyak yang menganggap, apa yang dilakukan Riza, seharusnya dilakukan juga oleh Gubernur Sumbar. Agar daerah ini tak lagi mengalami kenaikan penderita corona.
Riza juga terus melakukan hal-hal yang menjamin keamanan warganya. Bahkan, sejumlah media yang salah memberitakan, menyebutkan ada 4 kasus positif corona di Payakumbuh disemprotnya. Karena, sampai hari ini belum ada yang positif, meski sudah ada yang masuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan.
Nah, andai sekarang ditanyakan siapa calon Gubernur yang begitu serius berada di tengah-tengah warga dalam membasmi corona, sementara hanya tiga orang itu saja. Yang lain memang belum terlihat, mungkin karena tak berdomisili di Padang, dilarang pula pulang kampung. Mereka yang bersama warga melewati masa krisis, adalah mereka yang pantas melewati masa-masa membangun Sumbar ke depan.
Mari, kita semua bersatu dalam melewati cobaan terbesar dalam kurun waktu Indonesia merdeka ini. Tak perlu jabatan hendaknya untuk turun bersama-sama. Masih banyak waktu untuk mengubah peta Pilkada. Apalagi kalau wacana KPU menunda sampai satu tahun itu terlaksana. Maka peta itu benar-benar akan baru. (Wartawan Utama)
