Oleh: Reviandi
DEKLARASI pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumbar dari jalur perseorangan atau independen oleh Mayjen TNI (Purn) Syamsu Jalal dan Aldi Taher cukup menghentak akhir pekan lalu. Karena, artis Aldi yang selama ini mengaku kader PKS dan siap bertarung dengan calon-calon lain seperti Mahyeldi dan Riza Falepi, tiba-tiba banting setir. Jalur nonpartai dipilih.
Kekecewaan mendalam itu masih terlihat dari pesinetron yang pernah menjadi suami siri pedangdut Dewi Perssik itu. Namun, dia enggan blak-blakan menceritakan ihwal “meninggalkan” persaingan maju dari PKS. Putra Piaman yang rajin mengaji ini malah meminta wartawan yang mendesak jawaban, bertanya langsung kepada partai dakwah itu.
Majunya Jalal-Aldi (JADI) via jalur perseorangan mengindikasikan, partai politik tak lagi menjadi pilihan utama bagi kandidat untuk maju Pilgub. Karena sebelumnya, mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal telah mendeklarasikan diri maju sebagai calon Gubernur dari jalur nonpartai. Dia menggandeng Wali Kota Pariaman Genius Umar yang pada Pilwako 2017 lalu diusung Partai Golkar, PAN, PBB, PPP dan PDI Perjuangan.
Calon independen bukan hal yang baru di Sumbar. Bahkan, pada Pilkada Padang 2013 terdapat tujuh pasangan calon perseorangan dari 10 pasangan yang bertarung. Namun, waktu itu mereka belum beruntung, karena kemenangan masih direbut calon dari partai politik (PKS-PPP), Manyeldi-Emzalmi. Yang penting, tujuh pasangan itu tercatat sebagai Pilkada dengan calon perseorangan terbanyak di Indonesia.
Gagal di Kota Padang, satu pasangan nonpartai berhasil meraih suara terbanyak di Kota Bukittinggi pada Pilkada serentak 2015. Calon independen, Ramlan Nurmatias dan Irwandi mampu mengalahkan incumbent Ismet Amzis-Zulbahri (Demokrat, Gerindra, PDI P) dengan selisih mencapai 7.000 suara. Kemenangan mutlak ini lantas membuat publik tersentak, ternyata menjadi kepala daerah tak harus pakai partai, independen pun bisa.
Mungkin saja warga Bukittinggi waktu itu tidak terlalu mementingkan apa partai yang mengusung pasangan calon yang bertarung. Warga kota Jam Gadang itu mencari alternatif lain, atau calon yang tidak terkontaminasi partai. Karena selama ini, pemahaman warga atau pemilih, calon kepala daerah harus punya atau dari partai. Kalau tidak, mustahil.
Tapi, apakah Ramlan-Irwandi aman-aman saja memimpin di tengah nol dukungan kursi di DPRD Bukittinggi. Sejatinya, tak ada masalah dengan “parlemen” di kawasan Pasar Ateh itu. Bahkan, sampai mau turun tahta. Namun, duet Ramlan-Irwandi betul yang sudah pecah sebelum Pilkada 2020. Ramlan sudah menggandeng Syahrizal Dt Palang Gagah, mantan Kepala Dinas Pertanian Bukittinggi untuk maju.
Menariknya, Ramlan tetap yakin, maju tak perlu partai politik seperti lima tahun lalu. Dia kembali menyatakan maju sebagai calon Wali Kota dari jalur perseorangan. Kabarnya, dukungan sudah lengkap, dan siap dibawa ke KPU saat waktu pendaftaran berdentang. Namun, sebagai incumbent, tentu Ramlan tetap waspada, karena lawan bakal lebih keras. Karena, kalau sampai menang dua kali tanpa partai, bisa-bisa warga Bukittinggi memang tak percaya partai lagi.
Pilkada 2015, memang bukan Ramlan-Irwandi saja yang maju dari perseorangan, meski calon Gubernur-Wakil Gubernur tak ada. Ada pasangan Boy Iswarmen-Fachril Murad di Solok Selatan dan Rifa Yendi-Zulhikmi di Kabupaten Limapuluh Kota. Sayangnya, mereka belum beruntung dan masih kalah dari jagoan-jagoan dari partai politik.
Untuk Pilkada 2020 ini, setidaknya, sudah ada 9 pasangan yang disebut-sebut akan maju tanpa partai. Dua untuk Pilgub dan 7 untuk Pilkada Kabupaten/Kota. Seperti di Limapuluh Kota ada Ferizal Ridwan-Nurkhalis dan Maskar M Dt Pobo-Masril. Kabupaten Agam, Mishar-Syamsul Bahri. Pasaman Barat, Agus Susanto-Rommy Candra, Kabupaten Solok, Hendra Saputra-Mahyuzil Rahmat, dan Sijunjung, Endre Saifoel-Hasnul Hadi.
Sejatinya, nama-nama yang maju di jalur independen itu adalah orang yang pernah atau masih terlibat di partai politik. Mungkin ada pertimbangan lain, sehingga memilih jalur nonpartai, ketimbang mencoba jalur partai lama mereka. Seperti Wakil Bupati Limapuluh Kota saat ini, Ferizal Ridwan yang kental dengan PKB, Agus Susanto dengan PDI P dan H Wen atau Endre Saifoel dengan NasDem. Dua nama terakhir adalah anggota DPR RI asal Sumbar 2014-2019.
Terlepas dari peluang calon perseorangan atau partai politik, Pilkada bukanlah memilih organisasi atau apapun namanya. Ketokohan seorang calon lebih utama dibanding branding partai atau apapun itu. Artinya, pakai partai atau tidak, hanyalah jalur yang harus dilewati untuk mendapatkan tiket mengikuti kontestasi politik. Karena banyak jagoan partai besar yang tumbang, tak sedikit calon independen yang terbuang. (*)