Close

Polemik Tender Baju Dinas DPRD Pessel, Novermal Yuska Angkat Bicara

PESSEL, METRO–Gonjang – ganjing dan menjadi  pembicaraan banyak orang terkait polemik pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu dana Rp.1.057.500.00 meruyap, karena tender di laksanakan di tengah Pandemi Covid -19 saat ini mendapat sorotan dari luar.

Atas polemik tersebut, Novermal Yuska saat ini menempati jabatan Ketua Fraksi PAN DRPD Pessel, juga  Anggota Komisi III, dan Ketua Bapemperda angkat bicara atas meruyap pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dimintai keterangan nya, Novermal menjelaskan, menyikapi dinamika ini, kami di DPRD Kabupaten Pesisir Selatan serba salah, di satu sisi lain kebutuhan sebagaimana diamanatkan pada penjelasan pasal 12 PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Dan, sisi yang lain, kini masyarakat memang lagi susah akibat pandemi Covid-19.

“Tapi, apakah dengan membatalkan pengadaan pakaian dinas dan atribut tersebut serta merta bisa menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19 ini? Dan, kenapa hanya DPRD yang disorot? Sementara Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya juga mendapatkan pakaian dinas dan atribut tanda jabatan,” tegas Politisi Partai Amanat Nasional DPRD Pessel, pada media. Senin (30/8/2021).

Lanjut Novermal, perlu diketahui, bahwa seluruh pimpinan dan anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mendapat pakaian dinas dan atribut tanda jabatan. Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya juga mendapat pakaian dinas dan atribut tanda jabatan. Tidak adil rasanya, kalau hanya mempersoalkan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD saja.

Jika ditanya apakah saya siap jika pengadaan dinas tersebut, Novermal siap terkait hal itu. Namun hal itu tidak selesai oleh dirinya sendiri. Karena, ada 45 orang pimpinan dan anggota DPRD di Pesisir Selatan.

Dan, tentu akan beragam pendapat dalam me­nyikapi dinamika ini. Hal yang sama juga akan terjadi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lainnya di Sumbar, dan juga di DPRD Provinsi dan DPRD Ka­bupaten/Kota daerah lain di Indonesia, ungkap Novermal. “ Soal sensitifitas melihat persoalan hidup masyarakat akibat pandemi Covid-19, kami di DPRD sangat peduli dengan itu,” jelasnya.

Dalam pembahasan anggaran tahun 2021, Ia teriak keras karena TAPD Pemda Pessel tidak menganggarkan anggararan untuk penanganan Covid-19 tahun 2021. Dan, akhirnya terpaksa dianggarkan kembali setelah diperintahkan oleh Gubernur setelah dievaluasi tim Pemprov Sumbar.

Sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini, Novermal terus menyuarakan bagaimana anggaran penanggulangan pandemi Covid-19 tersedia sesuai kebutuhan. Selain untuk jaring pengaman sosial, juga untuk perlindungan tenaga kesehatan berupa APD dan tambahan asupan gizi dan vitamin. “Saya juga nyinyir bagaimana harus ada insentif khusus bagi tenaga kesehatan, sebagai penghargaan atas dedikasi mereka yang telah bertaruh nyawa dalam melayani pasien positif Covid-19,” tegasnya.

Lalu, kenapa nilai pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan jauh lebih besar dari DPRD Provinsi Sumatera Barat? Ini tak lain, karena bersamaan dengan pengadaan pin emas tanda jabatan. Rinciannya adalah, pagu anggaran Rp1,057 miliar, terdiiri dari Rp742,5 juta untuk pakaian dinas dan Rp314,4 juta untuk pin emas. Di dalamnya termasuk pajak 11,5 persen dan ke­untungan rekanan 10 persen.

Apa saja pakaian dan atribut tersebut? Rinciannya adalah, pakaian adat daerah 1 stel, pakaian dinas harian 2 stel, pakaian sipil lengkap 1 stel, dan pakaian sipil resmi 1 stel, dan pin emas tanda jabatan berupa emas dengan kadar 99 persen seberat 6,25 gram (2,5 emas).

Maka dengan dinamika dari netizen, Ia menjelaskan apa terjadi saat ini. “ Mudah-mudahan tanggapan dan penjelasan ini bisa sedikit memberi pemahaman duduk persoalannya,” .

Jika ada tanggapan dan pandangan miring dengan persoalan ini. Dan, saya akan menerimanya dengan lapang dada sebagai resiko menjadi pejabat publik. Akhirnya. (rio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments
scroll to top