Menu

Polemik Sewa Posko Cagub Ditanggapi Kasat Pol PP

  Dibaca : 180 kali
Polemik Sewa Posko Cagub Ditanggapi Kasat Pol PP
Polemik Sewa Posko Cagub Ditanggapi Kasat Pol PP

PADANG, METRO
Polemik pembayaran sewa gedung posko pemenangan calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sumbar Mahyeldi-Audy, ditanggapi langsung Kasatpol PP Padang Alfiadi. “Memang benar saya yang membayarkannya langsung melalui transfer rekening bank kepada pemilik gedung atas nama Almarhum Muharamsyah. Namun, di sini yang perlu ditegaskan adalah, kesepakatan tersebut terjadi jauh sebelum ditetapkannya Mahyeldi-Audy maju sebagai pasangan cagub dan cawagub,” ujar Alfiadi, Selasa (1/12).

Kata Alfiadi, dalam hal sewa gedung ini, dirinya hanyalah sebagai perantara antara pemilik gedung dengan penyewa yang sebenarnya yaitu ketua Saudagar Minang Raya (SMR) Joi Kahar untuk di jadikan gedung Koperasi Saudagar Minang Raya (KSMR).

“Saya di sini kenal dekat dengan Almarhum Muharamsyah selaku pemilik gedung, saya disini juga sebagai anggota SMR, yang merupakan anggota dari Pak Joi Kahar. Jadi sekitaran bulan Februari tahun 2020, Pak Joi Kahar meminta kepada saya untuk mencarikan gedung yang bisa di jadikan posko KSMR, yang namanya anggota kepada ketua, tentu saya menyanggupi permintaan tersebut,”sebut Alfiadi.

Katanya, kebetulan kenal dekat dengan alm Muharamsyah, kemudian menanyakan perihal kondisi gedung yang sebelumnya klinik Minang Medica Center namun sudah tidak terpakai lagi. Kemudian Alfiadi menawarkan untuk menyewa gedung tersebut yang kemudian disetujui alm Muharamsyah. “Hingga terjadilah kesepakatan sewa. Awalnya, dari KSMR pusat yang akan datang langsung ke Padang untuk urusan itu, namun karena terkendala Covid-19 sehingga utusan dari pusat tidak bisa datang, makanya saya yang di perintahkan untuk menandatangani kesepakatan sewa. Dari pusat kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 150 juta ke rekening saya pada tanggal 26 Mei 2020. Sehari kemudian, uang tersebut saya transfer ke rekening alm Muharamsyah pada tanggal 27 Mei 2020,” terang Alfiadi.

Di pertegas oleh Alfiadi, pembayaran sewa gedung pada Mei 2020, sebelum ada penetapan calon gubernur maupun wakil gubernur. Sehingga dia tidak tahu gedung itu akan menjadi posko kampanye. Ia mengaku hanya jadi perantara dari penyewa dengan pemilik gedung. “Saat itu yang Saya tahu, gedung bakal menjadi laboratorium, bahkan sempat memproduksi handsanitizer di sana. Labor dibuat oleh Saudagar Minang Raya (SMR). Urusan Saya hanya dimintai tolong untuk pembayaran,”sebut Alfiadi.

Bahkan saat menulis surat perjanjian memang ada informasi bahwa itu posko. Saat itu ia sudah minta coret, karena posko bukan urusannya, namun ia mengakui memiliki kelemahan saat itu, dengan tidak membaca bagian belakang. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional