PADANG, METRO–Dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024, Polda Sumbar menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar, Jumat (6/10). Rakor tersebut dibuka dan dipimpin oleh Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Kombes Pol Djajuli mewakili Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono.
Rakor lintas sektoral ini dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, Kabag Ops dan Kasat Intelkam Polres sejajaran, perwakilan pengurus partai polisik, serta tokoh masyarakat.
Karoops Polda Sumbar Kombes Pol Djajuli saat membacakan amanat Kapolda Sumbar menyampaikan, dalam rapat koordinasi lintas sektoral ini membahas persiapan pelaksanaan Operasi Mantap Brata Singgalang 2023-2024 dalam rangka kesiapan Pengamanan Pemilu 2024.
Diketahui bersama, pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak, dimana saat ini kita sudah berada dalam tahapan pemilu dan segera akan memasuki tahapan inti, meliputi pendaftaran dan penetapan calon presiden, wakil presiden, calon legislatif, dan calon anggota DPD.
“Polri sebagai pemelihara kamtibmas dan penegak hukum membutuhkan dukungan semua pihak untuk menciptakan rasa aman, mengatasi potensi kerawanan, dan memastikan pemilu berkualitas,” katanya.
Menurutnya, langkah-langkah yang perlu diambil, termasuk menjalin kerja sama erat dengan seluruh instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu sangat penting dan esensial, sehingga dengan komitmen bersama, kita semua dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranan secara lebih efektif untuk mewujudkan kamtibmas yang terpelihara dan memastikan pemilu yang aman damai dan adil.
Untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif selama pemilu dan menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, Polri melaksanakan Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata” akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan sasaran mengamankan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu mulai partai politik, calon perorangan, hingga kegiatan masyarakat.
“Operasi kepolisian tersebut akan dilaksanakan selama 222 hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2023. Kegiatan Operasi ini melibatkan instansi dan lembaga terkait dengan membentuk Satgas-satgas yakni Satgas Preemtif, Preventif, Gakkum, Humas, Tindak dan Satgas Bantuan Operasi,” ujarnya.
