Menu

Polda Sumbar Hadirkan Nagari Tageh Bidang Hukum, Persoalan Hukum Bisa Diselesaikan Dahulu di Nagari

  Dibaca : 63 kali
Polda Sumbar Hadirkan Nagari Tageh Bidang Hukum, Persoalan Hukum Bisa Diselesaikan Dahulu di Nagari
BERSAMA—Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Kapolda Sumbar, Irjend Pol Toni Harmanto, Danrem 032/Wrb, Brigjen TNI Arief Gajah Mada saat kegiatan Sinergitas mewujudkan Nagari Tageh Bidang Hukum dan Pelatihan Nagari Tageh Bidang Hukum, Senin (2/ 8) di Mapolda.

PADANG, METRO–Gubernur Sumatera Ba­rat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mendukung penuh program Nagari Tageh di bidang hukum yang dilaksanakan Polda Sumbar. Melalui Nagari Tageh di bidang hukum, diharapkan bisa mem­beri­kan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

“Salah satu berkah re­for­masi di Sumbar adalah gerakan kembali ke nagari. Artinya banyak perma­salahan yang bisa dise­lesaikan di tingkat nagari. Dengan Nagari Tageh bi­dang hukum ini maka per­masalahan hukum juga bisa diselesaikan di tingkat Nagari,” kata Mahyeldi saat menandatangani Ke­putusan Bersama tentang Sinergitas mewujudkan Nagari Tageh Bidang Hu­kum dan Pelatihan Nagari Tageh Bidang Hukum, Se­nin (2/8) di Mapolda Sum­bar.

Mahyeldi mengatakan, nagari tempat untuk me­nem­pa ilmu para tokoh-tokoh Minang sebelum be­rang­k­at ke perantauan. Kemampuan untuk ber­musyawarah, menge­luar­kan pendapat, berdiskusi bahkan hingga beradu ar­gu­mentasi dipelajari di tingkat Nagari.

Program yang diinisiasi oleh Polda Sumbar akan memberikan ilmu dan pe­mahaman yang lebih baik kepada masyarakat di na­gari tentang bidang hukum. “Ilmu itu dapat pula men­jadi modal bagi generasi muda Minang, juga bagi mereka yang akan be­rang­kat ke perantauan,” ujar­nya.

Mahyeldi berharap program itu akan bisa mem­berikan penguatan di ting­kat nagari. Sehingga bisa pula peningkatan kesa­daran hukum. Tidak hanya bagi perangkat nagari teta­pi masyarakat secara u­mum.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto me­ngatakan program Nagari Tageh adalah kelanjutan dari program Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), yai­tu Kampung Tangguh Nu­santara.

Dengan program itu diharapkan nagari atau kampung tidak hanya tang­guh di bidang sosial eko­nomi kesehatan dan pen­didikan, tetapi juga tang­guh di bidang hukum.

Hal itu sejalan pula de­ngan perintah Kapolri un­tuk lebih mengedepankan restorative justice, atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hu­kum.

Restorative justice me­ru­pakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat, sebagai satu kesatuan, untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Toni juga menyebutkan kebijakan itu sesuai pula dengan kondisi perban­dingan banyaknya laporan hukum yang masuk, de­ngan jumlah tenaga p­e­nyidik yang tersedia. Ba­nyaknya laporan yang ma­suk membuat proses untuk penyelidikan dan penyi­dikan menjadi lebih lama karena jumlah penyidik tidak memadai.

Dengan konsep Nagari Tageh bidang hukum, maka persoalan hukum bisa dise­lesaikan terlebih dahulu oleh perangkat yang ada di nagari. Sehingga bisa men­jadi filter untuk laporan hukum sebelum masuk ke kepolisian.

Ia mengatakan hal itu sudah mulai dilakukan oleh penyidik di Sumbar. Program Nagari Tageh mem­per­kuat apa yang telah dimulai tersebut. Ia me­ngu­capkan terima kasih atas dukungan semua pi­hak atas pelaksanaan program tersebut.

Hadir dalam penan­da­tangan kesepahaman pe­laksanaan Nagari Tageh itu Forkopimda, Akademisi Perguruan Tinggi, Pim­pinan  OPD Sumbar Tokoh Agama, Tokoh Adat dan perangkat Nagari.(fan)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional