Menu

PNS dan PPPK, Mulai Juli Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri

  Dibaca : 67 kali
PNS dan PPPK, Mulai Juli Wajib Lakukan Pemutakhiran Data Mandiri
PEMUTAKHIRAN DATA— Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan seluruh PNS dan PPPK untuk melakukan pemutakhiran data mandiri.

JAKARTA, METRO–Kepala Badan Kepega­waian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengingat­kan seluruh PNS dan PPPK untuk melakukan pemuta­khiran data mandiri mulai Juli 2021. Jika tidak mengisinya, PNS dan PPPK sendiri yang akan rugi karena seluruh pe­layanan kepegawaian akan terhenti dengan sendiri­nya lantaran tidak ada data yang masuk.

“Sekarang kami mem­buat big data. Data ASN baik PNS maupun PPPK dimuta­khirkan setiap waktu, jadi instan,” kata Bima dalam podcast JPNN.com yang di­ung­gah Kamis (24/6).  Sistem ini lanjut Bima, ber­beda de­ngan sebelumnya yang pe­mutakhirannya ber­kala se­hingga datanya tidak update.

Dengan sistem BKN yang terbaru, setiap ASN baik PNS maupun PPPK bisa setiap waktu meng-upgrade data­nya sendiri. “Orang yang paling teliti dengan updating datanya adalah ASN itu sendiri se­hingga akurasinya lebih bagus. Kalau orang lain yang ketik bisa salah,” ucap­nya.

Jika pendataan ini sudah bagus, tambahnya, maka pelayanan instan digital bisa terjadi. Jadi tidak perlu ada usulan-usulan dengan do­kumen bertumpuk-tumpuk. Ini kata Bima, men­jadi prio­ritas BKN satu sam­pai dua tahun ke depan. BKN sudah siapkan aplikasinya, ASN tinggal mengguna­kan­nya.

Pemutakhiran data man­diri lanjut Bima sebenarnya sudah di-launching bebe­rapa waktu lalu tetapi respon di daerah beragam. Ada yang mengeluhkan infrast­ruk­tur­nya belum memadai, jari­ngan internet belum ba­gus.

“Namun ini harus dicoba karena kami tidak mau ke­tinggalan dengan per­kem­bangan teknologi yang be­gitu pesatnya,” tegasnya.

Sebelumnya, BKN telah meminta seluruh ASN dan pejabat pimpinan tinggi (PPT) non-ASN untuk mela­ku­kan pemutakhiran (updating) data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli sampai Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN cu­kup melakukan pe­mu­takhi­ran data dan riwayat pri­badinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi My­SAPK berbasis gawai dan web­site yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi da­ta ASN dan PPT Non-ASN.

Bima menegaskan, PNS, PPPK, dan PPT Non-ASN yang tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada pe­riode yang telah di­ten­tukan, maka pe­la­ya­nan mana­je­men­ ke­pegawaian yang ber­sangkutan ti­dak akan diproses.

“Jika pejabat pem­­­­­bina kepe­ga­wai­an (PPK) ins­tan­si ti­dak menye­le­saikan verifikasi data sam­pai batas waktu yang diten­tukan, maka PPK akan men­da­pat­kan tegu­ran ter­tulis da­ri BKN,” pung­kas Bi­ma Ha­­ria Wibisa­na.­ (esy/jpnn)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional