Menu

PKL Jualan di Badan Jalan, KPP Minta Pemko Cabut Perwako 438/2018

  Dibaca : 108 kali
PKL Jualan di Badan Jalan, KPP Minta Pemko Cabut Perwako 438/2018
DIPENUHI PKL— Kondisi Jalan Pasar Raya Barat yang dipenuhi oleh PKL yang berjualan. KPP meminta jalan, trotoar dan lainnya dikembalikan sesuai fungsinya masing-masing.

PASAR RAYA, METRO
Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di badan jalan di kawasan Pasar Raya dikeluhkan para pedagang toko. Untuk itu, mereka meminta Pemko Padang agar segera menertibkan para PKL tersebut.

Ketua Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Padang, Asril Manan mengatakan, selama ini permasalahan PKL di Pasar Raya tak kunjung diselesaikan. Sepanjang itu pulalah, para pedagang toko terus-menerus menanggung rugi akibat tak berjual beli.

Ia menjelaskan, akses jalan menuju pertokoan ditutup PKL yang berjualan sejak siang hingga malam hari. Sehingga untuk parkir kendaraan pun sangat susah. “Jalan masuk ke toko tidak nampak lagi karena ditutup PKL. Mereka sulit berjual beli dan kini kondisinya hampir bangkrut. Makanya kami mendesak Pemko agar itu segera dibongkar,” kata Asril Manan.

Asril Manan menilai, Perwako PKL Nomor 438 Tahun 2018 yang membolehkan PKL berjualan di badan jalan menzalimi para pedagang toko di Pasar Raya Padang. Untuk itu, mereka meminta agar Perwako tersebut dicabut.

“Kami bukan anti PKL, kami hanya minta agar fungsi jalan, trotoar dan lainnya dikembalikan sesuai fungsinya masing-masing. Jika fungsinya sebagai jalan harus diperuntukan sebagai jalan dan jangan dialihfungsikan,” tegasnya.

Asril menyebut, akibat pembiaran tersebut, Pasar Raya Padang tidak kondusif. Kondisinya makin semrawut dan tak tertata lagi dengan baik. Hak-hak pejalan kaki dan lahan parkir direbut oleh PKL. Para pedagang tumpah ke jalan menutup akses jalan di sepanjang jalan Pasar Raya Padang.

Untuk itu, Asril meminta Pemko harus konsisten dalam membenahi Pasar Raya Padang. Jangan ada lagi pembiaran terhadap PKL yang menempati lahan yang mestinya dilarang sebagai tempat berdagang.

Menurutnya, keberadaan PKL di jalan jelas-jelas melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas khususnya Pasal 274, ancaman hukumannya 1 tahun penjara atau denda paling banyak Rp24 juta. Kemudian Pasal 275, dengan ancaman penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta.

“Kami, KPP Padang telah mengajukan surat kepada Wali Kota Padang dan pihak terkait lainnya agar mengembalikan dan menertibkan fungsi jalan raya, khususnya Jalan Pasar Raya dan Jalan Permindo. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan tegas,” tuturnya.

Ia berharap, keluhan para pedagang toko tersebut dapat didengar karena keberadaan mereka legal dan mereka juga membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Asril pun meminta kepada Kapolda untuk turun tangan mendengar rintihan para pedagang toko dan memproses PKL yang melanggar undang-undang.

Senada, Sekretaris KPP meminta Pemko Padang segera merapikan Jalan Pasar Raya hingga Jalan Permindo. Serta mencabut Perwako Nomor 438 Tahun 2018 yang membolehkan pedagang berjualan di badan jalan.

“Aktivitas jual beli di Pasar Raya makin hari makin menurun. Hal itu bukan karena Covid-19, tapi kondisi Pasar Raya yang kurang kondusif. Pemko harus melakukan pembenahan,” tuturnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Andre Algamar mengatakan, pihaknya bersama pihak terkait seperti Dishub dan Pol PP akan mentelaah Perwako itu kembali apakah diusulkan untik dicabut atau cukup dirapikan saja. “Nanti kita akan coba telaah lagi tentang bagaimana solusi terbaiknya,” tandas Andre. (tin)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional