Menu

Pjs Wako Antarkan R-APBD Bukittinggi Tahun 2021 dan Rusunawa, DPRD Ajukan Ranperda Inisiatif Pengelolaan Dana Bergulir

  Dibaca : 156 kali
Pjs Wako Antarkan R-APBD Bukittinggi Tahun 2021 dan Rusunawa, DPRD Ajukan Ranperda Inisiatif Pengelolaan Dana Bergulir
Pjs Wali Kota Bukittinggi Zaenuddin antarkan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran.

Pjs Wali Kota Bukittinggi Zaenuddin antarkan secara resmi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. R-APBD itu dihantarkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (13/11). Dalam penjelasannya, Pjs Wali Kota Bukittinggi, Zaenuddin, menyampaikan, penyusunan R-APBD tahun 2021 ini diawali dengan penyusunan R-KUA PPAS 2021 yang telah ditandatangani menjadi nota kesepakatan KUA PPAS tanggal 27 Oktober lalu.

”PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD. Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodekfikasi dan nomenklatur perencanaan pembanguna dan keuangan daerah serta Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional,” paparnya.

Lebih lanjut, Pjs Wako memaparkan, pendapatan daerah dalam R-APBD tahun 2021, diestimasikan sebesar Rp648.570.966.935,-. Jika dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2019 lalu, terdapat penurunan sebesar Rp42 miliar lebih. ”Pendapatan daerah itu, berasal dari PAD sebesar Rp132 miliar lebih atau 20,41 persen. Dan Pendapatan transfer Rp516 miliar lebih atau 79,59 persen. Sementara lain lain pendapatan daerah yang sah Rp 0,- atau 0 persen dari total pendapatan daerah,” papar Zaenuddin.

Dalam R-APBD tahun 2021 ini, dialokasikan anggaran belanja sebesar Rp706.061.046.259,-. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 576 milyar lebih dan belanja modal Rp119 miliar lebih. Sementara untuk belanja tak terduga dianggarkan sebesaar Rp10 miliar. ”Untuk 2021, sumber penerimaan utama pembiayaan ditetapkan sebesar Rp57 miliar lebih, yamg berasal dari sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) tahun 2020 lalu,” jelasnya.

Zaenuddin, menyampaikan, sebelumnya Bukittinggi telah memiliki perda nomor 2 tahun 2007 tentang rumah susun. Namun, perda itu telah dicabut dan sesuai ketentuan UU no 12 tahun 2011, disusunlah peraturan daerah yang baru mengenai rumah susun itu. ”Penyusunan ranperda ini telah melalui tahapan, diawali dengan pembuatan naskah akademik, hearing, pengharmonisan dan pemantapan konsepsi oleh Kemenkumham,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, yang memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua, Rusdy Nurman, mengapresiasi langkah Pemko Bukittinggi dalam penyusunan R-APBD tahun 2021. Bahkan, secara umum pengalokasian belanja diprioritaskan untuk pemulihan dampak covid-19, pemenuhan saeana prasarana pelayanan dasar dan peningkatan infrastruktur terutama terkait pengendalian banjir. ”DPRD akan bahas hantaran ini melalui setiap fraksi. Kita tunggu pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan dalam paripurna selanjutnya, Senin depan,” ungkapnya.

Terkait Ranperda penyelenggaraan Rusunawa, Nur Hasra, menyampaikan, ranperda ini, tentu akan menjadi landasan hukum bagi pemda dalam penyelenggaraan rumah susun nantinya. ”Kita harap pembahasannya dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Pemandangan Umum
Enam Fraksi di DPRD memberikan pandangan umum terhadap R-APBD Kota Bukittinggi tahun 2021dalam rapat paripurnadi Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (16/11). Fraksi Gerindra yang dibacakan Shabirin Rachmat, mengapresiasi langkah pemko dalam mengalokasikan belanja prioritas untuk pemulihan dampak covid-19, pemenuhan sarpras pelayanan dasar dan pengendalian banjir. Namun, fraksi gerindra juga mempertanyakan langkah pemko untuk mencapai target pendapatan daerah. Fraksi PKS, melalui Arnis Malin Palimo, mempertanyakan penurunan target pendapatan daerah dibanding tahun 2020 lalu sebesar Rp 42,41 miliar atau 6,14 persen. Selain itu, juga ditanyakan tentang komparasi total belanja daerah yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir dengan total belanja non infrastruktur pemulihan dampak covid-19.

Fraksi Demokrat, yang dibacakan Alizarman, menyampaikan, bagaimana langkah pemko dalam mencapai target PAD sementara Bukittinggi masih dilanda pandemi covid-19. Fraksi PAN, melalui Rahmi Brisma, pertanyaan terkait belum dimasukkannya proyeksi DAK tahun 2021 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih 0 persen. fraksi PAN juga memberi masukan agar Pemko memperhatikan proyeksi asumsi besaran pendapatan daerah yang cukup besar.

Fraksi Karya Pembangunan, melalui, Edison Katik Basa, menyampaikan, anggaran apa yang harus ada dalam RAPBD 2021, sehingga menetapkan prioritas program kegiatan dimasa pandemi dengan defisit Rp42,4 miliar. Fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjabaran dari pemko terkait besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak covid dan pengendalian banjir. Nasdem-PKB juga menanyakan dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan khusus pengeloaan dan rencana menggratiskan terkait Pasa Ateh .

Pjs Wali Kota Bukittinggi, Zaenuddin, menyampaikan, regulasi ini tentu akan menjadi payung hukum dalam upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. ”Penerapan perda ini tentu akan berdampak pada APBD. Mengenai dampaknya ini tentu perlu diperhatikan dengan cermat karena akan jadi beban dalam keuangan daerah. Ini tentu diharapkan dapat dijelaskan oleh DPRD,” ungkap Zaenuddin.

Pjs Wako dan DPRD Jawab Pendapat Terkait R-APBD 2021, Rusunawa dan Pengelolaan Dana Bergulir
Pjs Wali Kota Bukittinggi jawab pemandangan umum fraksi tentang R-APBD 2021 dan Ranperda Penyelenggaraan Rusunawa. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Selasa (17/11). Zaenuddin, menyampaikan, untuk Fraksi Gerindra, mencapai target pendapatan, pemko akan melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara rutin. Untuk Fraksi PKS, Pjs Wako menjelaskan, penurunan pendapatan daeraj pada tahun 2021, karena dampak pandemi covid-19,. Fraksi Demokrat, Pjs Wako memberikan penjelasan,, pencapaian target PAD dilakukan dengan memperluas basis penerimaan, perkust proses pemungutan, tingkatkan pengawasan dan lainnya,

Untuk Fraksi Fan, perbandingan belanja pegawai dan belanja modal adalah 42,31 persen dan 16,89 persen. Sementara untuk tahun 2021, Bukittinggi tidak mendapat dana kelurahan dari DAU tambahan. Fraksi Karya Pembangunan, Pjs Wako memberikan jawaban, diantaranya, pandemi covid mempengaruhi seluruh jenis PAD, baik dari segi pendapatan pajak maupun retribusi daerah. Fraksi Nasdem-PKB, Pjs Wako

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional