Menu

Pilkada Serentak 2020 Sepakat Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Corona

  Dibaca : 239 kali
Pilkada Serentak 2020 Sepakat Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Corona
Arwani Thomafi Wakil Ketua Komisi II DPR

JAKARTA, METRO
Hasil rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (RI) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Senin (30/3), sepakat menunda tahapan Pilkada Serentak 2020 yang masih tersisa termasuk pemungutan suara.

“Melihat perkembangan pandemi corona atau Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali, bahkan kasusnya terus meningkat dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3).

Arwani Thomafi menjelaskan, penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan Pilkada Serentak 2020, baik yang belum selesai, maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara. Namun, terkait sampai kapan pilkada serentak ditunda akan dibicarakan lebih lanjut.

“Nanti akan diputuskan oleh KPU, Pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pendemi Covid-19 ini akan berakhir. Ada tiga opsi yang diusulkan KPU di dalam rapat itu. Yaitu ditunda 3 bulan (pemungutan suara 9 Desember), ditunda 6 bulan (pemungutan suara 12 Maret 2021), atau ditunda 12 bulan (pemungutan suara 29 September 2021),” jelasnya.

Arwani mengungkapkan, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU tentang Pilkada.

“Komisi II meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan payung hukum berupa Perppu terkait penundaan ini. Konsekuensi atas penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi COVID-19,” ujar Arwani.

Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, dalam rapat dengar pendapat (RDP), Komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun yang sudah mulai mengerucut bahwa tampaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020.

“Dalam RDP juga disepakati bahwa penundaan hari pemungutan suara Pilkada 2020 ini akan diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Revisi undang-undang dinilai tak memungkinkan untuk situasi sekarang ini, lantaran langkah itu memerlukan rapat pembahasan oleh Komisi II dan DPR secara intensif. Sementara, saat ini tengah diterapkan social distancing dalam mencegah penyebaran Covid-19,” kata Pramono.

Selain itu, Pramono menjelaskan, RDP juga menyepakati bahwa anggaran Pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi corona.

“Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik,” ujarnya.

Adapun pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 semula akan digelar pada 23 September 2020. Pilkada tahun ini diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (jpg)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

IKLAN

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional