Menu

Pilkada 2020, Masyarakat Diminta jadi Penegak Hukum Politik Uang

  Dibaca : 144 kali
Pilkada 2020, Masyarakat Diminta jadi Penegak Hukum Politik Uang
Ilustrasi Pilkada

PADANG, METRO
Menatap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang dihelat di 13 kabupaten/kota dan 1 Provinsi Sumbar 9 Desember mendatang, membuat beberapa peserta Pilkada berjibaku untuk menonjolkan visi misi mereka untuk dipercayai sebagai orang yang akan membawa masyarakatnya menuju lebih baik 5 tahun kedepan.

Sebanyak 48 paslon tentu sangat antusias jelang pemilihan, mereka tentu melakukan berbagai macam upaya agar menarik hati masyarakat hingga nantinya pada hari pemilihan 9 Desember 2020.

Persaingan tentu semakin ketat diantara paslon, dengan latar belakang yang berbeda-beda, tentu juga memiliki visi misi yang berbeda namun dengan tujuan yang sama.

Dalam situasi mayoritas sulit bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, ditambah paslon Pilkada yang bertarung membludak membuat peluang politik uang akan semakin terbuka.

Pandemi menyebabkan pendapatan rakyat kecil menurun drastis. Apalagi, mereka yang tidak punya pekerjaan tetap atau hidup dari sektor informal.

Orang-orang di lapisan paling bawah yang hidupnya makin sulit inilah dikhawatirkan mudah terpengaruh politik uang.

Muhammad Taufik, Pegamat politik sekaligus Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Padang memaparkan bahwa politik uang akan menyasar pada Pilkada 2020 Sumbar.

Dikatakannya, politik uang diprovinsi Sumbar ini tidak bisa dihentikan, dan hal tersebut ditakutkan akan mencederai pesta demokrasi di Sumbar.

”Dari hasil riset Bawaslu RI, Sumbar adalah daerah yang paling rawan akan politik uang dan sara, oleh karena itu dengan harapan berjalannya pesta demokrasi ini jujur dan adil, hendaknya masyarakat juga ikut ambil sikap, seperti ketika menemukan kecurangan dalam masa kampanye dan baiknya melapor, jangan didiamkan saja,” kata Taufik.

Taufik juga mengaharapkan kepada KPU dan Bawaslu dan stekholder terkait agar mempersempit ruang bagi kandidat dan tim sukses, karena hal itu dirasanya bisa memperkecil politik uang akan terjadi.

”Politik uang tidak akan bisa diatasi, baiknya KPU dan Bawaslu agar mempersempit ruang kandidat dan tim sukses, karena itu saya rasa bisa memperkecil akan ada kecurangan terjadi,” terangnya.

Salah seorang masyarakat kota Padang, Niyen (50) warga Perumnas Belimbing saat ditanyai terkait politik uang, ia mengatakan bahwa jika ia didatangkan oleh kandidat ataupun paslon dan memberikan buah tangan seperti sembako dan amplop berisikan uang akan menerimanya, namun disaat pemilihan tidak pasti juga akan memilih kandidat tersebut.

”Kalau kita dikasi ya kita terima, tapi kalau setelah dikasi mereka meminta agar mencoblos paslon itu, kita juga belum tentu memilihnya, karena kita juga punya pilihan sendiri, dan hal yang dilakukan oleh mereka tersebut juga tidak akan berpengaruh pada pilihan sebelumnya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Taufik mengatakan bahwa budaya menerima seperti itu hendaknya ditiadakan saja, sebab masyarakat yang cerdas dan menginginkan demokrasi ini berjalan jujur dan adil baiknya hal tersebut langsung dilaporkan saja.

”Masyarakat harus bisa ambil sikap, dan masyarakat harus bisa jadi penegak hukum dalam artian tertentu, laporkan saja kalau ada bau-bau kecurangan, entah itu diproses atau tidak nanti, yang jelas laporkan,” pungkas Taufik.

Sementara itu, Izwaryani, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM juga menjelaskan bahwa kecurangan Pilkada seperti politik uang tersebut sudah disosialisasikan KPU.

Ia mengatakan bahwa, ketika ada kandidat atau tim sukses yang datang memberikan uang itu sudah menandakan bahwa kandidat tersebut sudah tidak layak untuk dipilih.

”Masyarakat harus cerdas, politik uang itu terjadi karena kandidat tersebut sudah merasa kalah sebelum bertanding, jadi secara tidak langsung mereka juga sudah memberitahukan ketidaklayakan paslonnya menjadi pemimpin,” kata Adiak sapaan akrabnya.

Adiak menambahkan, bahwa sosialisasi terkait politik uang sudah dilakukan, melalui kegiatan-kegiatan tatap muka maupun via media sosial.

”Sosilisasi sudah kita lakukan jauh-jauh hari, dan kita harap masyarakat jangan tergiur oleh uang ataupun buah tangan yang dititipkan tim sukses paslon atau kandidat itu sendiri,” katanya.

Kemudian, Elly Yanti, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar menambahkan secara nasional Bawaslu sedang menyusun indeks kerawanan pemilihan di Pilkada 2020.

”Secara teknis kami lakukan adalah kerja tentang bagaimana pelaksanaan patroli pengawasan lapangan di masa tenang, kemudian mengidentifikasi kerawanan di masa tenang termasuk politik uang dan masalah sara,” katanya(heu)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional