Menu

Picu Sengkarut, Anggota DPRD Padang Lihat Langsung Krematorium

  Dibaca : 1710 kali
Picu Sengkarut, Anggota DPRD Padang Lihat Langsung Krematorium
Jasman Rizal, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar
DPRD Padang tinjau krematorium - web

Anggota DPRD Padang meninjau langsung lokasi pembangunan dan pengoperasian krematorium atau alat pembakar mayat di kawasan Pondok, Padang Selatan, Sabtu (31/10/2015).

PONDOK, METRO–Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra menyebut, krematorium Himpunan Bersatu Teguh (HBT) di Jalan Pasar Porong III, Kelurahan Batang Arau, dilengkapi alat modern, sehingga tak mengeluarkan bau dan asap, seperti yang dikhawatirkan warga.

Hal itu diungkap Wahyu setelah melakukan kunjungan ke Krematorium HBT, Sabtu (31/10) sore bersama sejumlah anggota DPRD Padang lainnya. Anggota dewan disambut perwakilan HBT, serta warga setempat yang melakukan penolakan atas keberadaan krematorium.

Dalam  kunjungan itu, anggota DPRD tidak hanya sekadar melihat setiap ruang dan peralatan yang ada di setiap sisi bangunan tiga lantai itu. Wahyu juga menyaksikan langsung cara kerja peralatan kremasi.
“Sudah dicoba langsung, mengujinya dengan memasukan peti mati dan bekas tempat telur ke dalam mesin kremasi. Hasilnya memang modern, tidak ada asap,” ujar Wahyu.

Wahyu berkesimpulan perizinan, timbulnya masalah ini mungkin dari sisi komunikasi kepada masyarakat. “Saya melihat persoalan ini hanya maslah kominikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini yang perlu kita carikan cara dan solusinya ke depan, tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan,” lanjut Ketua DPD Golkar Kota Padang itu.

Wahyu berharap Pemko Padang juga betul-betul mengakomodir seluruh aspirasi yang ada,  agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. “Ini satu niat baik dari sebuah organisasi. Satu lagi ada penolakan. Secara teknologi cukup bagus. Cuma ada masalah kemasyarakatan yang perlu jadi perhatian. Untuk itu wali kota perlu mengkomunikasikan kembali dengan seluruh pihak,” lanjutnya.

Hal yang sama juga ditegaskan, Ilham Maulana. Anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, DPRD berupaya memfasilitasi kedua pihak sehingga menghasilkan kesepakatan yang tidak berujung konflik. “Kita berusaha mendudukkan persoalan ini dengan kepala dingin, dan memfasilitasi kedua belah pihak untuk duduk bersama mencapai kata sepakat,” ujar Ilham.

Sementara salah seorang tokoh masyarakat, King Churchil menilai, keberadaan krematorium sebagai salah satu sumbangsih HBT tidak hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi etnis Tionghoa lainnya, termasuk bagi Kota Padang.

“Saya lihat ada niat baik. Salah satunya untuk mengurangi kegaduhan dan kemacetan jika ada anggotanya yang meninggal selama ini, terkait iring-iringan pengantar baik ke Bungus atau ke Bukit Gado-Gado selama ini. Tidak hanya dari kalangan Tionghoa, tetapi juga dari masyarakat lain yang bersimpati,” ujarnya.

Sementara Sako HBT, Suryadi Halim menyatakan pihaknya akan selalu terbuka untuk berdialog dan berkomunikasi dengan semua pihak. “Kita transparan saja. Bagi yang ingin melihat krematorium ini silahkan, tak ada yang ditutup-tutupi,” tuturnya.

Krematorium yang sekarang jauh berbeda dengan yang ada  sebelumnya, karena yang lama masih konvensional denga sistim tungku, sehingga hasil pembakaran mengeluarkan asap kental dan kumpulan sisa pembakaran yang masih membara atau bunga api keluar dari cerobongnya.

Suryadi Alim menegaskan, krematorium tersebut tidak khusus diperuntukkan bagi kalangan HBT, tetapi juga bagi masyarakat umum di Sumbar, dan pihaknya tidak akan pernah menolak siapapun yang menggunakan krematorium seperti, HTT dan Santo Yusuf.

H Wan, jamaah Masjid Muhammadan, menilai HBT tidak pernah melakukan sosialisasi. Sehingga berdampak pada kerukunan bersama. Pihaknya juga meminta kepada HBT agar tidak menggunakan alat tersebut sebelum ada kesepakatan dengan warga. Selain itu, dia juga meminta jika memang DPRD ingin menyelesaikan persoala, jangan hanya sebelah pihak.

Dia juga menegaskan, dalam hal ini tidak ada yang memanas-manasi, sebab aksi yang dilakukan oleh warga ini adalah murni tanpa ada paksaan atau dorongan dari pihak manapun. Ini juga dilakukan demi kerukunan bersama. “Penolakan ini murni dari masyarakat sendiri,  selama ini  kami juga rukun-rukun saja”” ungkapnya. (r)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional