Menu

Perwako sudah Dikendalikan ”Tuan Takur”,KPP Padang Minta Wako Lebih Tegas

  Dibaca : 486 kali
Perwako sudah Dikendalikan ”Tuan Takur”,KPP Padang Minta Wako Lebih Tegas
HEARING— KPP Kota Padang melakukan hearing dengan DPRD Kota Padang untuk bisa menfasilitasi dengan Dishub, Disdag dan Satpol PP tentang kesemrawutan yang terjadi di Pasar Raya Padang, Senin (21/6).

SAWAHAN, METRO–Komunitas Pedagang Pasar Raya (KPP) Padang melakukan hearing dengan DPRD Kota Padang untuk bisa menfasilitasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Satpol PP tentang kesemrawutan yang terjadi di Pasar Raya Padang. Selain itu, para pedagang meminta agar Perwako Nomor 438 tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha PKL dicabut.

Permintaan pedagang itu disebabkan kehadiran Perwako tersebut menyengsarakan para pemilik toko yang ada di Pasar Raya Padang. Ketua KPP Asril Manan mengatakan pada saat ini tidak ada keberpihakan pemerintah kepada para pedagang yang ada di Pasar Raya Padang. Alhasil, lahan-lahan yang ada di Pasarraya di kuasai oleh premanisme, yang membuat Pemko tidak berkutik.

“Yang dibutuhkan pada saat ini tidak ada ketegasan dari wali kota tentang Perwako Nomor 438 tahun 2018 yang dirasa sebagai penjajah para pedagang toko,” tegas Asril Manan.

Menurut dia, apalagi Perwako tersebut dikendalikan oleh tuan takur (preman pasar). Pada saat ini Perwako tersebut itu tidak di patuhi. Jelas Perwako tersebut mengatur PKL hanya mulai bisa beroperasi sejak jam 17.00 WIB. Namun, kondisi di lapangan, PKL memulai berdagang sejak jam 11.00 WIB siang.

Ia menjelaskan tentang kesemrawutan pengelolaan parkir oleh Pemko sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi para pengunjung pasar.

“Pada saat ini lahan parkir telah berubah menjadi lapak-lapak PKL sehingga tidak kondusif. Jelas ini suatu kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kami harapkan saat ini adalah kenyamanan bagi pengunjung saat berbelanja,” paparnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Padang Boby Rustam berjanji akan membicarakan dan menindaklanjuti kepada Ketua DPRD Padang. “Kita akan menindaklanjuti ke Ketua DPRD Padang tentang permasalahan yang di hadapi oleh para pedagang yang tergabung dalam KPP Pasarraya Padang ini,” ucapnya.

Ia memandang pada saat ini pengelolaan Pasar Raya sangatlah amburadul sehingga menimbulkan kasemrawutan. “Saat ini Kota Padang akan menjadi sebuah kota metropolitan. Oleh karena itu, sudah selayaknya trotoar yang ada tidak dijadikan tempat berdagang oleh PKL,” jelas Boby.

Ia menjelaskan juga akan meminta Pemko Padang untuk memberikan fasilitas berdagang bagi para PKL yang ada di Pasar Raya sehingga tidak merugikan lagi para pedagang toko yang ada.

“Kita tampung semua permintaan dari para pedagang toko ini seperti, pengembalian kartu kuning, pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI yang dirobohkan pasca gempa 2009, karena anggarannya telah cair. Dan yang lebih penting penertiban PKL yang berdagang di depan toko,” pungkasnya. (ade)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional