Perwako 40-41/2018 Bukittinggi Dicabut, Wako Erman Safar Sebut Peran Andre Rosiade

ADINEGORO, METRO–Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menuntaskan janjinya dalam membantu para pe­dagang pasar di daerah itu, dengan mencabut Perwako (Peraturan Wali Kota) Nomor 40 dan 41 Tahun 2018 yang menga­tur tentang retribusi pedagang pasar. Pencabutan Perwako men­jadi janji utama kader Partai Gerindra tersebut saat Pilkada 2020 lalu.

 Program pencabutan dipimpin anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosia­de, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. Saat itu, di hadapan para pedagang, Andre sampai membuat pernyataan di atas meterai akan meng­un­durkan diri jika janji tak di­penuhi. Erman Safar me­nye­but, Andre berperan dalam pencabutan Per­wako yang dinilai meru­gikan pedagang itu.

“Secara resmi Per­wako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur tentang retribusi pedagang pasar dan sela­ma ini dianggap mem­be­rat­kan pedagang, sudah di­cabut. Alhamdulillah su­dah disetujui untuk di­un­dang­kan sejak hari Ju­mat, 6 Agustus 2021 kemarin. Beberapa hari ini saya menerima banyak pesan dari para pedagang yang mengaku berterima kasih dan bersyukur Perwako tersebut dicabut,” tambah Erman.

Ia mengakui, pencabu­tan Perwako baru benar-benar resmi setelah bebe­rapa bulan dirinya men­jabat Wali Kota Bukittinggi. “Prosesnya Panjang hing­ga benar-benar dicabut. Tapi sebenarnya di hari awal dilantik, janji sudah kita tunaikan untuk mem­proses pencabutan. Hari pertama kita dilantik itu sudah mulai prosesnya bersama Pak Andre Ro­siade, dengan mengu­mum­­kan Perwako dicabut. Tapi tidak bisa ditindak­lanjuti langsung, karena masih ada kendala saat itu, dan kepala dinas mengun­dur­kan diri. Lalu terus kita se­lesaikan drafnya. Kita hitung ulang, hingga akhir­nya disetujui untuk dicabut dan sudah diundangkan,” katanya.

Pemko Bukittinggi me­nyiap­kan Perwako baru se­bagai pengganti Perwako 40 dan 41 yang dicabut secara keseluruhan ter­sebut. Dalam Perwako ba­ru, retribusi untuk para pedagang jauh berkurang antara 20-30 persen di tiap objek. Erman mengaku tidak khawatir akan kehi­langan potensi pendapatan dengan dicabutnya perwa­ko tersebut.

 “Sumber pendapatan itu kan bukan dari pasar saja. Masih banyak sumber dan potensi lainnya. Kalau­pun hilang, ini kan tidak se­be­rapa. Masih bisa sub­sidi silang, karena bagi kita yang terpenting masya­rakat yang sebagian besar adalah pe­da­gang, bisa terbantu,” jelas ketua DPC Partai Gerindra Bukittinggi ini.

Sementara Andre Ro­sia­de yang juga anggota Ko­misi VI DPR RI meng­apresiasi langkah terse­but.”Alhamdulillah Gerin­dra diberi kepercayaan oleh masyarakat Bukitting­gi pada Pileg 2014, Pileg 2019 dan Pilwako 2020. Ke­per­cayaan yang begitu be­sar wajib bagi partai Ge­rindra bekerja keras dan bekerja cepat mewujudkan janji untuk menye­jahte­rakan masyarakat. Pen­cabutan Perwako ini meru­pakan salah satu janji yang memang harus diwujud­kan,” ujar Andre.

Andre menyebut, Ge­rin­dra  telah memenuhi janji politik, atau kontrak politik, di mana seandainya kader Gerindra menang akan men­cabut Perwako 40 dan 41. “Kalau tidak, kami akan mundur sebagai ke­tua DPD Gerindra. Janji politik harus dipenuhi. Ka­mi anak-anak muda diper­caya memimpin partai. Kami tak ingin dise­but po­li­tisi panduto (pen­dusta). Ini penting bagi kami di Ge­rindra,” tambah Ketua Ha­rian DPP Ikatan Ke­luarga Minang (IKM) ini. (rom)