Menu

Perwako 40-41/2018 Bukittinggi Dicabut, Wako Erman Safar Sebut Peran Andre Rosiade

  Dibaca : 96 kali
Perwako 40-41/2018 Bukittinggi Dicabut, Wako Erman Safar Sebut Peran Andre Rosiade
PENGUCAPAN JANJI— Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade dan Ketua DPC Gerindra Bukittinggi Erman Safar saat pengucapan janji pencabutan Perwako 40-41/2018 jelang Pilwako Bukittinggi 2020 lalu.

ADINEGORO, METRO–Wali Kota Bukittinggi Erman Safar menuntaskan janjinya dalam membantu para pe­dagang pasar di daerah itu, dengan mencabut Perwako (Peraturan Wali Kota) Nomor 40 dan 41 Tahun 2018 yang menga­tur tentang retribusi pedagang pasar. Pencabutan Perwako men­jadi janji utama kader Partai Gerindra tersebut saat Pilkada 2020 lalu.

 Program pencabutan dipimpin anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosia­de, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. Saat itu, di hadapan para pedagang, Andre sampai membuat pernyataan di atas meterai akan meng­un­durkan diri jika janji tak di­penuhi. Erman Safar me­nye­but, Andre berperan dalam pencabutan Per­wako yang dinilai meru­gikan pedagang itu.

“Secara resmi Per­wako 40 dan 41 Tahun 2018 yang mengatur tentang retribusi pedagang pasar dan sela­ma ini dianggap mem­be­rat­kan pedagang, sudah di­cabut. Alhamdulillah su­dah disetujui untuk di­un­dang­kan sejak hari Ju­mat, 6 Agustus 2021 kemarin. Beberapa hari ini saya menerima banyak pesan dari para pedagang yang mengaku berterima kasih dan bersyukur Perwako tersebut dicabut,” tambah Erman.

Ia mengakui, pencabu­tan Perwako baru benar-benar resmi setelah bebe­rapa bulan dirinya men­jabat Wali Kota Bukittinggi. “Prosesnya Panjang hing­ga benar-benar dicabut. Tapi sebenarnya di hari awal dilantik, janji sudah kita tunaikan untuk mem­proses pencabutan. Hari pertama kita dilantik itu sudah mulai prosesnya bersama Pak Andre Ro­siade, dengan mengu­mum­­kan Perwako dicabut. Tapi tidak bisa ditindak­lanjuti langsung, karena masih ada kendala saat itu, dan kepala dinas mengun­dur­kan diri. Lalu terus kita se­lesaikan drafnya. Kita hitung ulang, hingga akhir­nya disetujui untuk dicabut dan sudah diundangkan,” katanya.

Pemko Bukittinggi me­nyiap­kan Perwako baru se­bagai pengganti Perwako 40 dan 41 yang dicabut secara keseluruhan ter­sebut. Dalam Perwako ba­ru, retribusi untuk para pedagang jauh berkurang antara 20-30 persen di tiap objek. Erman mengaku tidak khawatir akan kehi­langan potensi pendapatan dengan dicabutnya perwa­ko tersebut.

 “Sumber pendapatan itu kan bukan dari pasar saja. Masih banyak sumber dan potensi lainnya. Kalau­pun hilang, ini kan tidak se­be­rapa. Masih bisa sub­sidi silang, karena bagi kita yang terpenting masya­rakat yang sebagian besar adalah pe­da­gang, bisa terbantu,” jelas ketua DPC Partai Gerindra Bukittinggi ini.

Sementara Andre Ro­sia­de yang juga anggota Ko­misi VI DPR RI meng­apresiasi langkah terse­but.”Alhamdulillah Gerin­dra diberi kepercayaan oleh masyarakat Bukitting­gi pada Pileg 2014, Pileg 2019 dan Pilwako 2020. Ke­per­cayaan yang begitu be­sar wajib bagi partai Ge­rindra bekerja keras dan bekerja cepat mewujudkan janji untuk menye­jahte­rakan masyarakat. Pen­cabutan Perwako ini meru­pakan salah satu janji yang memang harus diwujud­kan,” ujar Andre.

Andre menyebut, Ge­rin­dra  telah memenuhi janji politik, atau kontrak politik, di mana seandainya kader Gerindra menang akan men­cabut Perwako 40 dan 41. “Kalau tidak, kami akan mundur sebagai ke­tua DPD Gerindra. Janji politik harus dipenuhi. Ka­mi anak-anak muda diper­caya memimpin partai. Kami tak ingin dise­but po­li­tisi panduto (pen­dusta). Ini penting bagi kami di Ge­rindra,” tambah Ketua Ha­rian DPP Ikatan Ke­luarga Minang (IKM) ini. (rom)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional