Menu

Pertemuan dengan Warga Koto Besar Dharmasraya, Buruh Pabrik Sampaikan Keluhan ke Andre

  Dibaca : 99 kali
Pertemuan dengan Warga Koto Besar Dharmasraya, Buruh Pabrik Sampaikan Keluhan ke Andre
BERTEMU— Andre Rosiade bertemu dengan warga Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Dharmasraya.

DHARMASRAYA, METRO – Semakin hari, Calon Anggota DPR RI Dapil Sumbar 1, Andre Rosiade semakin dalam menggali aspirasi masyarakat Sumbar. Akhir pekan lalu, pemilik nomor urut 2 itu menyisir kawasan Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Di sana, banyak keluhan terkait ekonomi.

Keluhan masyarakat terkait himpitan ekonomi masih saja ditemukan Andre Rosiade saat turun di berbagai daerah pemilihannya. Hingga ibu-ibu di kawasan tersebut harus bekerja walau perlakuan perusahaan yang kurang layak kepada mereka.

Ibu-ibu itu tidak dianggap sebagai seorang layaknya pekerja biasa. Mereka seolah tak menjadi manusia saat bekerja. Mereka mengeluhkan pihak pabrik yang memberlakukan mereka hanya seorang pekerja, bukan manusia.

“Di antaranya beban yang kami alami tiap harinya Pak. Subuh kami dijemput, bak sapi perah saja, duduk berdempetan. Saat pulang nanti kami dilepas ayam saja. Kami bertahun-tahun lamanya tak dianggap sebagai manusia di sini Pak,” ujar salah seorang pekerja pabrik yang tidak mau menyebutkan namanya saat berdialog dengan Andre Rosiade.

Mereka berharap jika Andre duduk di kursi DPR RI dan Prabowo Subianto menjadi Presiden dapat memberikan kebijakan agar pekerja dianggap lebih manusiawi.

“Berbagai perlakuan tak layak itu harus dilakukan demi mencari uang tiap harinya pak. Ya mau bagaimana lagi, kondisi ekonomi seperti ini yang menjadikan kami harus bekerja begini pak,” keluhnya.

Andre yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan, hal ini tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Karena menurutnya, manusia memang harus bekerja namun juga harus diberlakukan secara layak.

“Jika saya jadi anggota DPR RI dan Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden, hal ini akan kami tuntaskan. Ini utang saya kepada kita semua di sini. Saya akan bicarakan pada Pemerintah Daerah dan berdiskusi dengan pihak pabrik. Agar memunculkan kebijakan baru sesuai keinginan ibu-ibu,” ungkap Andre.

Andre juga menyebut, Prabowo Subianto telah meneken 10 poin kontrak politik antara dirinya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Dia berjanji akan mensejahterakan buruh. Salah satu janjinya adalah penghapusan sistem alih daya atau outsourcing.

“Pak Prabowo akan menjalankan kebijakan yang mensejahterakan rakyat dan kaum buruh. Dan mereka menyampaikan 10 tuntutan,” sebut Andre.

Poin-poin itu di antaranya, meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat, dengan mencabut Peraruran Pemerintah (PP) Nomor 78 2016 dan menambah jumlah jenis barang dasar kebutuhan hidup layak (KHL).

Kedua, merevisi jaminan pensiun Nomor 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima buruh minimal 60 persen dari upah.

Ketiga, menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.

Keempat stop perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, outsourcing.

“Kelima akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang menurutnya merugikan Indonesia.

Enam, mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan meningkatkan upah minimun bagi guru swasta, honorer, dan PAUD.

Tujuh, melaksanakan wajib belajar 12 tabun dan alokasi APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi bagi yang berbakat dan berprestasi,” sebut Andre mengutip statemen Prabowo-Subianto.

Kedelapan, menyediakan transportasi publik murah bagi buruh dan rakyat tidak mampu, serta memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua untuk jadi angkutan umum serta menjamin hak berserikat bagin pengemudi yang menjadi mitranya. Sembilan, akan menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.

“Kesepuluh meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada buruh dan rakyat tidak mampu, serta menjadikan koperasi badan usaha milik negara, daerah sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran negara,” tuturnya. (zek)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Fanpage Facebook

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional