Menu

Pertanyakan Dugaan Pelanggaran Benny-Radi, 4 Paslon Pilkada Sijunjung “Serbu” KPU dan Bawaslu

  Dibaca : 643 kali
Pertanyakan Dugaan Pelanggaran Benny-Radi, 4 Paslon Pilkada Sijunjung “Serbu” KPU dan Bawaslu
DATANGI KPU— Empat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sijunjung mendatangi KPU mempertanyakan dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan Benny-Radi.

SIJUNJUNG, METRO
Pascapencoblosan dan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sijunjung, empat dari lima pasangan calon “menyerbu” atau mendatangi Kantor KPU dan Bawaslu Sijunjung untuk menyampaikan laporan dan sanggahan terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) salah satu paslon.

Empat pasangan calon itu, Ashelfine-Sarikal nomor urut 01, Endre Saifoel-Nasrul paslon (02), Arrival Boy-Mendro (04) dan pasangan Hendri Susanto-Indra Gunalan (05). Rombongan mendatangi kantor KPU dan berlanjut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sijunjung, Jumat (11/12).

Para pasangan calon itu mempertanyakan LPPDK paslon nomor urut 3 Benny Yuswir-Iradatillah (Benny-Radi) yang terlambat diserahkan ke KPU sesuai jadwal tanggal 6 Desember, atau tiga hari sebelum pencoblosan.

Dilihat dari data KPU pada Jumat (11/12) pukul 20.10 WIB, Benny Radi memang masih memimpin dari pasangan lainnya. Benny-Radi mendapatkan 25,5 persen, Ashelfine-Sarikal 20,2 persen, Arrival Boy-Mendro 17,5 persen, Hendri-Indra Gunalan 19,3 dan Endre Saifoel-Nasrul 15,6 persen. Jumlah itu baru berdasarkan 119 dari 524 TPS yang masuk atau 22,7 persen. Namun, dari informasi yang beredar, hasil rekap di lapangan sudah selesai dan Benny-Radi unggul atas Arrival-Mendro dengan selisih di bawa 2 persen.

“Kami ingin KPU menjelaskan mengapa saat dilakukan pengecekan sistem informasi dana kampanye KPU RI, hanya terlihat empat paslon yang melaporkan dana kampanye, yakni paslon 1, 2, 4 dan 5, sementara paslon nomor 3 tidak muncul,” tutur Ashelfine.

Sementara itu, Arrival Boy, calon Bupati menyebut, jika LPPDK paslon tidak muncul, kemungkinannya paslon tersebut tidak menyerahkan LPPDK sesuai jadwal.

“Jika itu terjadi, maka kemenangan paslon itu batal sesuai dengan aturan yang ada. Untuk itu kami kembali meminta KPU Sijunjung untuk jujur menyampaikan, kapan LPPDK paslon 3 diserahkan. Kami perlu penjelasan lebih lanjut dari KPU sebagai penyelenggara Pilkada,” kata Arrival Boy yang juga wakil Bupati incumbent.

Dikatakannya, selain untuk lebih terbuka, terkait hasil pelaksanaan pemilihan juga perlu dipertanggungjawabkan oleh setiap paslon kepada masyarakat. “Kami harus mempertanggungjawabkan itu semua kepada masyarakat, bagaimana pelaksanaan pemilihan kemarin,” sambungnya.

Pasangan nomor 05, Hendri Susanto-Indra Gunalan menambahkan, KPU harus lebih terbuka terkait Pilkada. Sehingga tidak timbul pemikiran negatif masyarakat. “Kita ingin proses Pilkada berjalan damai tanpa ada hal apapun yang merusak tatanan demokrasi dan perpecahan di tengah masyarakat. Untuk itu, kita ingin KPU menjelaskan persoalan yang ada secara terbuka,” sebutnya.

Kedatangan rombongan empat pasangan calon itu disambut oleh Sekretaris KPU, Irzal Zamzami yang mengatakan, jadwal penyerahan tanggal 6 Desember pukul 18.00 WIB itu bukanlah waktu akhir penyerahan. Setelah dari KPU, para rombongan melanjutkan ke Kantor Bawaslu Sijunjung.

Ketua Bawaslu Sijunjung Agus Hutrial Tatul didampingi anggota Juni Wandri menegaskan bahwa, Bawaslu melakukan pengawasan dan menindaklanjuti seluruh informasi dan laporan yang masuk terkait pelanggaran Pilkada.

“Terkait laporan tentang LPPDK, kita juga akan tindak lanjuti itu. Karena dalam hal ini KPU yang harusnya memberikan penjelasan. Sedangkan adanya dugaan pelanggaran, kita siap untuk memproses dan menindaklanjuti. Tadi kawan-kawan dari paslon mengatakan akan mengantarkan laporan itu semua ke Bawaslu, kita tunggu dan proses nantinya,” tutur Ketua Bawaslu.

Sedangkan terkait pelanggaran yang disampaikan, Bawaslu telah memberikan klarifikasi terkait prosesnya. “Ada tadi, sudah kita sampaikan. Karena yang beredar di masyarakat selama ini seperti apa dan sudah kita proses sesuai aturan yang berlaku. Namun, terkait dugaan pelanggaran lainnya dari tim gabungan paslon tadi kita belum tahu. Kita tunggu laporannya masuk dulu,” tambah Agus Hutrial Tatul.

Hormati Aturan
Sementara itu, Calon Bupati peraih sura tertinggi sementara, Benny Dwifa Yuswir mengatakan bahwa, pihaknya menghormati aturan dan ketentuan yang berlaku. “Kita menghargai jika memang ada sanggahan dan hal lainnya jika ada pihak yang kurang puas. Namun kita percaya bahwa KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada sudah berkeja dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

Sedangkan terkait LPPDK yang dipertanyakan, Benny menyatakan sudah mengikuti aturan yang ditetapkan. “Jadi tidak ada aturan yang kita langgar, semua kita taati sesuai ketentuan. Dan terkait dugaan pelanggaran kita serahkan semua kepada Bawaslu. Artinya semua yang kita lakukan tetap merunut pada aturan perundangan,” tegasnya. (ndo)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional