Menu

Persoalan Batas Wilayah Meruyak, DPRD Panggil Wako Padangpanjang

  Dibaca : 48 kali
Persoalan Batas Wilayah Meruyak, DPRD Panggil Wako Padangpanjang
RAPAT ALOT— Suasana rapat terbuka di DPRd Kota Padangpanjang berlangsung Alot, Rabu (2/6) untuk mengusut batas wilayah.

PDG.PANJANG, METRO–Persoalan batas wi­la­yah administrasi Kota Pa­dangpanjang dengan Ka­bu­paten Tanah Datar, me­nimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Me­nyikapi keresahan warga, DPRD  memanggil Walikota Fadly Amran, Rabu (2/6), untuk memberikan ket­e­rangan sekaligus data kon­krit terkait batas kedua daerah.

Menindaklanjuti per­soalan batas wilayah Kota Padangpanjang yang be­lum juga terpecahkan,  DP­RD kembali menggelar rapat terbuka untuk ketiga kalinya. Pasalnya, per­soalan batas kian meruyak. Munculnya keresahan ma­syarakat tersebut dipicu oleh adanya kesepakatan kedua daerah terkait batas wilayah , sehingga 3 RT, meliputi Rt,  10, Rt 11 dan Rt 13 di Kelurahan Ekor Lubuk, Padangpanjang Timur te­rancam keluar dari kota berjuluk “Serambi Mek­kah” itu.

Anggota Dewan, Hen­dra Saputra, mengatakan, persoalan batas wilayah seperti sepertinya telah meruyak.  Sebelumnya ada 3 Rt di Kelurahan Ekor Lubuk, yang menjadi objek persoalan. Namun, me­ruyak hingga ke e daerah lain meliputi  kawasan Landua, Guguak Monong dan wilayah Rupik.

“Saya inginkan, tim  pe­nyelesaian batas benar benar melakukan kroscek ke lokasi melakukan iden­tifikasi terhadap objek. Me­nentukan wilayah, ten­tunya ada bukti dalam ben­tuk data atau benda se­hingga jelas kepemi­likan­nya,” tegas Hen­dra Sa­putra.

Sementara Anggota Dewan Novi Hendri, mem­pertanyakan, Pemko Pa­dang­panjang, apakah Pem­­ko telah memiliki data kon­krit, data history da­erah perbatasan, seperti Nagari Jaho, Paninjauan dan Sing­galang.

“Kita tidak boleh hanya menerima data sepihak saja.  Pemko Padang­pan­jang juga harus memiliki data sendiri baik secara historis maupun data-data yang sudah di update kem­bali. Ini sudah pemba­ha­san yang ke 3. Saya minta Walikota harus melakukan evaluasi terhadap tim yang tugaskan,” tegasnya.

Sebelumnya, Novi Hen­dri mengatakan agar pem­ko memberikan data ke­kinian pada DPRD agar bisa menjadi rujukan yang jelas.

“Namun apa,  hingga rapat ke 3 ini  kita belum dapatkan data lengkap batas wilayah. Jangan sam­­paikan pada kami data sepihak saja, “ ujar Novi Hendri tegas.

Novi Hendri me­nya­takan kekecewaannya  ter­hadap pemko Padang­pan­jang yang belum dapat memastikan tiga wilayah apakah wilayah tanah d­a­tar atau Padangpanjang.  Novi hendri juga mem­pertanyakan tim batas wi­layah, yang tidak mampu mempresentasikan secara detail batas wilayah.  “Saya inginkan pemko bisa mem­presentasikan data atau hasil kerja tim batas wila­yah yang dibentuk.  Kita juga harus pelajari history daerah sekaligus meng­etahui proses-proses yang telah dilakukan oleh da­erah yang berbatasan,” jelas Novi Hendri.

Sementara Anggota dewan, Mahdelmi me­nya­y­angkan kinerja Pemko yang terkesan lambat.  Pa­salnya, pada rapat Sebe­lumnya sudah ada progres terkait penyelesaian batas. Namun,  tim penyelesaian batas wilayah tidak dapat bekerja dengan baik.

“Saya minta Walikota mengganti personal tim yang tidak mampu bekerja. Pada rapat ke 3 ini Sekda Kota Padangpanjang pun tidak dapat hadir. Ya, sudah ganti saja jika hal ini akan memperlambat tim beker­ja,” tegas Mahdelmi di hadapan Walikota Fadly Amran.

Sementara Walikota Padangpanjang,  Fadly Amran, menjelaskan tim penyelesaian batas wila­yah Kota Padangpanjang juga melibatkan instansi terkait bahkan dari pihak BPN.   “Kita sudah dapatkan data-data terkait batas-batas daerah. Tidak hanya itu,  tim yang kita turunkan sudah bekerja dan telah melakukan peninjauan ter­hadap objek batas wila­yah,” jelas Fadly Amran di depan perwakilan rakyat kota Padangpanjang.

Terkait pembatalan ke­se­pakatan,  Fadly Amran, mengatakan akan kembali mengagendakan per­temu­an dengan Bupati Tanah Datar Eka Putra. “Saya inginkan ada perwakilan dari DPRD ikut dalam per­temuan dengan Bupati Ta­nah Datar,” ujar Fadly Am­ran.

Ketua DPRD Padang­panjang,  mengatakan me­nindaklanjuti persoalan batas wilayah DPRD juga akan turun kelapangan untuk melakukan kroscek. Namun,  sebelum turun, pihaknya terlebih dahulu mempelajari lebih dalam.

“ Kita tidak boleh gega­bah dalam menyikapi per­soalan yang sangat sensitif ini. Pasalnya,  persoa­lan­nya batas wilayah berpo­tensi konflik. Saya inginkan menyelesaikan persoalan ini harus dengan hati hati.  Bak ibarat mengambil ram­but dalam tepung, rambut tidak putus tepungnya tum­pah, “ ujar Ketua DPRD Mardiansyah. (rmd)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional