Menu

Perseteruan Partai Demokrat makin Memanas, Moeldoko jadi Ketum, KLB Pecat AHY

  Dibaca : 166 kali
Perseteruan Partai Demokrat makin Memanas, Moeldoko jadi Ketum, KLB Pecat AHY
Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat Terpilih versi KLB

DELI SERDANG, METRO
Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan memutuskan pemberhentian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan itu mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan. Namun saat Pimpinan Sidang Jhoni Allen membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.

“Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata Jhoni Allen.

KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

“Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan demisioner,” ujarnya.

Meski telah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko belum berada di lokasi KLB, karena masih dalam perjalanan. Pihak peserta KLB langsung menghubungi Moeldoko melalui telepon seluler.

Moeldoko Siap
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku siap mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD).

Moeldoko mengungkapan itu dalam pidato perdana setelah ditetapkan sebagai ketum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Sibolangit.

Sebagai catatan, pidato perdana Moeldoko itu disampaikan melalui sambungan telepon seorang peserta KLB PD di lokasi. KLB Moeldoko diketahui tidak hadir secara langsung di KLB PD yang diselenggarakan di Sibolangit.

“Saya menghargai dan menghormati permintaan saudara untuk itu kami terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko, Jumat.

Ia mengaku, kesiapannya menjadi ketum menguat setelah mendengar pernyataan dari peserta KLB PD di Sibolangit. “Saya pengin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketua umum Partai Demokrat. Serius atau tidak?” tanya Moeldoko melalui telepon kepada peserta KLB PD di Sibolangit. “Serius,” jawab peserta KLB PD.

Sementara itu, pimpinan KLB PD Jhoni Allen menuturkan, Moeldoko memang tidak hadir di forum yang digelar di Sibolangit. Namun, kata Jhoni, panggilan hati nurani membuat Moeldoko perlu ditetapkan segera sebagai Ketum PD meskipun tidak hadir di lokasi.

AHY: KLB PD Ilegal
Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa PD (KLB PD) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3).

Sebab, kata AHY, KLB PD dilaksanakan secara ilegal tanpa mengacu AD/ART partai berwarna kebesaran biru itu. Satu di antaranya, kata AHY, KLB tidak mengantungi dukungan pemilik suara sah.

Hal itu diungkapkan AHY saat menggelar keterangan resmi untuk menanggapi pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara.

“Saya meminta dengan hormat kepada Presiden Joko Widodo, khususnya Menkumham, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas melawan hukum,” kata AHY dalam keterangan resmi yang disiarkan akun Agus Yudhoyono di YouTube, Jumat (5/3).

Menurut AHY, pihaknya akan mengambil langkah hukum menyikapi KLB PD ini. Misalnya akan melaporkan panitia dan aktor utama yang menyelenggarakan forum tersebut.

“Kami berikhtiar dan berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan,” ujar putra sulung Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

KLB Abal-abal
Sementara itu, Deputi Badan Pemenagan Pemilu (Bappilu) DPP PD Kamhar Lakumani menyebutkan gerakan pengambilalihan kepemimipinan Partai Demokrat (GPK-PD) melalui KLB adalah praktik kader dan mantan kader yang terobsesi pada kekuasaan. Menurutnya, KLB juga bentuk arogansi kekuasaan dari para mantan kader. Termasuk Moeldoko yang menurutnya, sangat berambisi.

“Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti,” kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/3).

Kamhar menegaskan, KLB di Deli Serdang adalah persoalan sebagian kader di internal Partai Demokrat. Menurutnya, seluruh kader yang memiliki suara sah dalam partai tidak terpengaruh dengan konflik tersebut. Kamhar menyebutkan aksi ini dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan.

Dia menuding aktor eksternal menggunakan tangan para mantan kader dan politikus Demokrat yang diduga tergiur kekuasaan dan uang untuk menggelar KLB. “Ini mengancam eksistensi demokrasi yang kami perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi,” tegasnya.

Kamhar pastikan tidak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut.

Kamhar Lakumani mengatakan partainya di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diapresiasi. Kamhar menyebutkan, partai berlogo bintang mercy memiliki elektabilitas mencapai dua angka dan menjadi partai tiga besar dalam berbagai hasil survei.

“Kepengurusan di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY harus diapresiasi karena memiliki banyak pencapaian,” kata Kamhar.

Kamhar menegaskan berdasarkan hasil survei, tidak ada keadaan yang memaksa untuk menyelenggarakan KLB. Dia juga menegaskan, KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat dipastikan ilegal.

“DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB,” tegasnya. Kamhar menyebutkan KLB yang dilakukan oleh mantan kader PD merupakan makar, dan tidak sesuai dengan konstitusi partai.

Pecat Pendukung KLB
Sebelumnya, Kepala BPOKK DPD Partai Demokrat Sumbar HM Nurnas menegaskan, di Sumbar mulai dari DPD sampai DPC, hingga fraksi kabupaten dan kota tetap bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami tidak pernah goyah, sampai detik ini selalu bersama AHY. Kami tidak setuju dan memprotes keras KLB,” ungkapnya Pada Wartawan.

Dilanjutkannya, komitmen mendukung AHY termuat dalam bentuk surat pernyataan. Lebih dari itu, Demokrat Sumbar akan memecat kader jika terbukti mendukung KLB.

“Kami akan pecat kader yang membelot. Kami patuh dengan keputusan kongres yang mengamanahkan AHY sebagai Ketum,” ujarnya.

Menurutnya, hal itu sudah biasa dalam partai politik. Nurnas meminta tingkat elit untuk menghentikan perseteruan itu. (hsb/jpnn)

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional