Menu

Permudah Pelayanan Masyarakat di Kota Pa­riaman

  Dibaca : 381 kali
Permudah Pelayanan Masyarakat di Kota Pa­riaman
RUANG PELAYANAN— Kabag Organisasi Setdako Pariaman, Lia Lestari meninjau ruangan pelayanan.

PARIAMAN, METRO–Untuk peningkatan pe­la­yanan publik di Kota Pa­riaman, Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya mempermudah ma­sya­ra­kat dalam memberikan pelayanan.

Kabag Organisasi Set­dako Pariaman, Lia Lestari kemarin,  mengatakan bah­wa pelayanan publik di Pem­ko Pariaman pada u­mum­nya ada pada seluruh pe­rang­kat daerah. Namun pe­la­yanan ini ada yang lang­sung ke masyarakat, perang­kat daerah dan ke aparatur.

“Pelayanan publik sebe­narnya lebih diprioritaskan kepada masyarakat.  Pela­yanan publik ini, ada yang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Pariaman yakni Mall Pela­yanan Publik (MPP) dengan bermacam pelayanan,” ungkapnya.

Lia Lestari juga menje­laskan bahwa dengan ada­nya kewenangan dari OPD teknis ke PTSP ada 135 jenis perizinan. Dari 135 ini yang paling sering diurus oleh masyarakat adalah Izin Mendirikan Bangunan (I­MB), pengurusan baru atau perpanjangan Nomor In­duk Berusaha (NIB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Peru­sahaan (TDP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dan lain-lainnya. Untuk pelayanan ketanga­kerjaan ada beberapa laya­nan diantara pelayanan pengurusan kartu kuning atau kartu pencari kerja, BKOL dan lainnya.

“Sementara OPD yang masih melayani sendiri yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ko­ta Pariaman, Disdukcapil, Dinsos dan Puskesmas yang ada di Kota Pariaman. Pelayanan yang diberikan seperti pelayanan mutasi siswa, pelayanan reko­men­dasi pendidrian se­kolah, pendidikan non formal dan pelayanan jasa terhadap masyarakat Kota Pariaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menuturkan untuk mening­katkan kualitas pelayanan harus memenuhi standar pelayanan. “Ada sembilan komponen pelayanan pu­blik yang dipenuhi seluruh unit pelayanan publik di­mulai dari standar pelaya­nan, maklumat pelayanan, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, sistem informasi pelayanan pu­blik, pengelolaan penga­duan, penilaian kinerja, visi misi dan motto pelayanan serta atribut. Kesemuanya harus terpenuhi, dan ketika peng­guna pelayanan ber­kunjung sudah men­da­pat­kan infor­masi yang jelas,” ujarnya.

“Sebelumnya pela­ya­nan publik di Kota Paria­man masih manual, na­mun mulai sekarang sudah ber­tahap dengan mengguna­kan pelayanan secara on­line. Dari pemerintah pusat sejak tahun 2018 sudah keluar peraturan pelaya­nan secara online yakni Online Single Submission (OSS) dari Kemendagri. Sekarang ini, OSS sudah ada di DPMPTSP dan Naker dengan mendapatkan pe­layanan dan perizinan,” tambahnya.

Lanjutnya, Lia Lestari juga mengatakan bahwa pelayanan publik di Kota Pariaman Pada tahun 2018 telah dinilai oleh ombus­d­man dengan nilai rata-rata dari enam unit layanan yang dinilai yakni 84,2 de­ngan zona kepatuhan hijau. Artinya pelayanan di Kota Pariaman sudah dinilai baik. Dan tahun 2021, Kota Pariaman akan dinilai kem­bali oleh Ombusdman.  Na­mun penilaiannya seka­rang cukup berbeda.

“Di tahun 2018 peni­laian hanya fokus pada penilaian fisik pada unit pelayanan seperti keter­sedian ruang pelayanan, meja pelayanan, ruang tunggu, toilet dan ruangan khusus disabilitas. Kalau sekarang bobot tersebut hanya 40 persen untuk penilaian fisik, sedangkan 60 persen lagi mereka melihat di website, apakah kita menginformasikan se­mua di ruang layanan tadi ke website yang dimiliki dengan sub domain go.id,” terangnya. (efa)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional